Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal potensi KPK memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh.
Mahfud mengatakan secara yuridis, KPK bisa meminta keterangan Jokowi terkait proyek kereta cepat yang dibangun semasa pemerintahannya saat menjadi presiden.
Karena menurut Mahfud pada dasarnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Namun menurut Mahfud dalam praktiknya ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal tata krama.
Sehingga Mahfud menilai KPK tidak perlu memeriksa Jokowi terkait dugaan mark up proyek Whoosh.
Mahfud mengatakan KPK bisa memeriksa orang lain selain Jokowi untuk menyelidiki dugaan mark up proyek Whoosh.
"Kalau yuridis formal itu semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Kalau mau KPK bisa juga minta keterangan Pak Jokowi. Tapi dalam praktik, bukan soal berani, tapi tata krama di negara kita. Kan tidak harus Pak Jokowi ini sebenarnya," kata Mahfud dalam Program 'Terus Terang' yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2025).
Mahfud mengatakan, pemeriksaan proyek kereta cepat Whoosh bisa dimulai dari jajaran menteri Jokowi yang menjabat saat proyek ini dilaksanakan.
Kemudian KPK juga bisa memeriksa orang-orang yang ikut melakukan negosiasi dengan China.
Menurut Mahfud keterangan dari orang-orang yang terlibat pembangunan Whoosh dinilai penting.
Hal itu karena bisa mengungkap detail isi kontrak proyek Whoosh.
Sebab menurut Mahfud benar tidaknya soal dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh bisa dilihat dari isi kontraknya.
Mahfud juga menegaskan, proyek Whoosh ini dalam pembangunannya melibatkan banyak pihak.
Sehingga bisa saja Jokowi tidak terlibat dengan masalah dugaan mark up proyek Whoosh ini.
"Bisa jadi, bisa jadi Pak Jokowi tidak terlibat dalam masalah jelek urusan ini. Bisa jadi tidak korupsi, tidak mendapat kickback (pembayaran ilegal atau suap)," kata Mahfud MD. (Tribun-Video.com)
Posting Komentar
Posting Komentar