Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penanganan bencana nasional, pemerintah akhirnya memberikan penegasan penting terkait isu pengalihan anggaran.
Sorotan sempat mengarah pada kemungkinan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk kebutuhan darurat bencana, seiring besarnya tantangan yang dihadapi sejumlah daerah terdampak.
Namun, kekhawatiran tersebut ditepis langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia memastikan bahwa anggaran penanggulangan bencana nasional hingga kini masih berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
Tegas dan Jelas: MBG Tak Akan Diganggu
Usai menghadiri agenda Penyerahan Uang Rp 6,62 triliun Hasil Penyitaan Lahan dan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (24/12/2025), Purbaya menyampaikan sikap tegas pemerintah.
Menurutnya, tidak ada rencana sedikit pun untuk mengutak-atik dana MBG demi menutup kebutuhan sektor lain.
“Kan bencana anggarannya sejauh ini sudah cukup. Sudah ada anggarannya.
Tak perlu memindahkan anggaran MBG,” ujar Purbaya.
Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi yang berkembang di ruang publik, bahwa program unggulan pemerintah tersebut berpotensi terdampak oleh kebutuhan darurat bencana.
Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan
Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan terus berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan, program tersebut tetap dilaksanakan selama masa libur sekolah Desember 2025 hingga awal Januari 2026.
Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan anggaran MBG dalam jumlah besar, yakni Rp 60 triliun.
Dengan kesiapan tersebut, tidak ada alasan untuk mengorbankan program pemenuhan gizi masyarakat demi kebutuhan lain.
“Jadi kami tidak akan mengganggu program MBG-nya,” tegas Purbaya.
BANJIR SUMATERA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
BANJIR SUMATERA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran penanggulangan bencana nasional hingga kini masih berada dalam kondisi aman dan mencukupi. (Kompas.com/Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden// ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)
Anggaran Bencana Dinilai Masih Aman
Pemerintah menilai kebutuhan penanganan bencana nasional saat ini masih dapat dipenuhi melalui pos anggaran yang telah tersedia.
Dengan demikian, tidak diperlukan langkah darurat berupa pengalihan dana dari program strategis lainnya.
Program MBG pun ditegaskan tetap berada pada jalurnya dan tidak akan digunakan untuk membiayai sektor di luar peruntukannya.
Dana Bencana Telah Disalurkan ke Daerah Terdampak
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat bahwa penyaluran dana penanganan bencana telah mencapai Rp 268 miliar.
Dana tersebut disalurkan kepada sejumlah provinsi dan kabupaten yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan rincian penyaluran tersebut. Sebanyak Rp 4 miliar dialokasikan untuk 52 kabupaten dan kota terdampak.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan dana sebesar Rp 20 miliar kepada masing-masing provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sumber Dana Lain Masih Tersedia
Suahasil menambahkan bahwa pemerintah masih memiliki berbagai sumber pendanaan lain untuk menangani bencana.
Pendanaan tersebut mencakup Dana Tanggap Darurat atau Dana Siap Pakai, serta Cadangan Bencana yang pengelolaannya dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dengan kesiapan sumber dana tersebut, pemerintah optimistis penanganan bencana dapat terus dilakukan tanpa harus mengorbankan program prioritas nasional lainnya. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar