Podcaster Hendra Purnama angkat bicara terkait penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra dan menelan ribuan korban terdampak, termasuk lebih dari 800 korban jiwa yang telah dikabarkan meninggal.
Hendra menyinggung ketimpangan respons pemerintah dalam menghadapi peristiwa besar yang menyangkut keselamatan rakyat.
“Minggu lalu gara-gara Tumbler, seseorang dipecat,” kata Hendra di trheads (6/12/2025).
Ia kemudian membandingkan bagaimana keputusan cepat diambil dalam urusan remeh, namun lambat ketika menyangkut tragedi besar yang merenggut ribuan nyawa.
“Minggu ini 800 plus nyawa hilang, dan belum ada yang dipecat,” tegasnya.
Hendra menyebut kondisi ini sebagai tanda bahwa negara sedang berada pada titik yang mengkhawatirkan.
“Negara ini udah gila,” Hendra menuturkan.
Lebih lanjut, ia menyinggung sikap pejabat yang dinilai tidak menunjukkan empati serta gagal memberikan kepemimpinan di tengah situasi darurat.
“Melihat kelakuan pejabat menghadapi musibah di Sumatera, saya yakin tak akan ada Indonesia cemas 2045,” kata Hendra.
Tidak berhenti di situ, ia blak-blakan merasa pesimis melihat arah kepemimpinan bangsa yang menurutnya masih tanda tanya.
“Adanya Indonesia pasrah 2045,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyemprot Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam rapat kerja bersama Komisi IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Usman menuding Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan dan meminta agar sang menteri mundur jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang semakin memicu bencana di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Usman menyoroti persoalan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Ia menegaskan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di pulau tersebut dihentikan total untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop," ujar Usman dikutip pada Jumat (5/12/2025).
"Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," tambahnya.
Legislator PKB itu kemudian menyatakan bahwa langkah terbaik adalah pengunduran diri jika Raja Juli tidak mampu menjalankan amanah sebagai Menhut.
Ia juga menyebut bahwa sang menteri tidak memiliki pengetahuan cukup terkait kehutanan.
“Semua tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi, saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman.
Usman juga menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan pada Oktober lalu.
Ia menuturkan bahwa izin tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Kemenhut yang sebelumnya mengisyaratkan pengetatan.
“Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Jadi seolah-olah kita bisa diakal-akalin semua,” katanya lagi.
Ia mendesak kementerian fokus pada rehabilitasi hutan di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor yang kini menjadi perhatian nasional.
(Muhsin/fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR
Posting Komentar
Posting Komentar