"Tidak Ada Penyimpangan Uang" Pembuktian Dedi Mulyadi Usai Datangi BI, Ucapan Purbaya Tegas Dibantah - LESTI BILLAR

“Tidak ada penyimpangan uang,” tegas Dedi Mulyadi usai mendatangi kantor Bank Indonesia (BI) sekaligus membantah pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Purbaya menyebut ada 15 Daerah yang memarkir duit negara di bank dalam bentuk deposito. 

Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, beberapa daerah tersebut diantaranya DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

Kini, Dedi Mulyadi sudah melakukan pembuktian langsung dengan mendatangi dan mendapatkan penjelasan dari pihak dari Bank Indonesia.

Sosok yang akrab disapa KDM itu tak datang sendiri, tapi ditemani Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman bertemu dengan pihak dari Bank Indonesia.

KDM menegaskan bahwa semua mekanisme telah dijalankan sesuai aturan, dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran keuangan.

Termasuk tak adanya uang negara didepositokan Pemerintah Provinsi Jabar di bank daerah. 

“Ini kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Bank Indonesia," ujar Dedi dalam keterangan videonya, Rabu (22/10/2025).

AKHIR POLEMIK - Polemik kejelasan dana Rp 4,1 T yang disebut Purbaya dimiliki Pemda Jabar akhirnya terjawab. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapatkan penjelasan itu dari pihak Bank Indonesia. (Kompas.com/Dinda Aulia Ramadhanty dan Kompas.com/Fika Nurul Ulya).

AKHIR POLEMIK - Polemik kejelasan dana Rp 4,1 T yang disebut Purbaya dimiliki Pemda Jabar akhirnya terjawab. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapatkan penjelasan itu dari pihak Bank Indonesia. (Kompas.com/Dinda Aulia Ramadhanty dan Kompas.com/Fika Nurul Ulya). (Kompas.com/Dinda Aulia Ramadhanty dan Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

"Bank Indonesia ini adalah bank sentral, jadi jangan sampai ada pertanyaan atau pernyataan yang keliru."

"Jadi, ada nggak duit Rp4,1 triliun yang didepositokan?” sambungnya.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, kata Dedi Mulyadi, dana yang dilaporkan pada 30 September sebesar Rp 3,8 triliun bukanlah deposito, tapi kas daerah dalam bentuk giro. 

Duit kas daerah itu pun, kata dia, saat ini telah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintahan, seperti pembayaran proyek, gaji pegawai, perjalanan dinas, serta biaya operasional lain.

“Uang Rp 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” katanya.

Sementara itu, dana lainnya merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola secara mandiri di luar kas daerah.

Dedi pun menepis tudingan adanya pengendapan dana pemerintah untuk kepentingan tertentu. (*)