Ketegangan antara pusat dan daerah kembali mencuat. Sorotan tajam Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap dana pemerintah daerah yang disebut “mengendap di bank” rupanya memantik reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dalam pernyataan yang penuh emosi dan keyakinan, Dedi secara terbuka membantah tudingan Menkeu dan menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito.
Semua dana, tegas Dedi, dikelola dengan transparan dan sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
“Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat hari ini, uang yang tersedia di Bank Jabar Banten (BJB) itu sebesar Rp 2.418.701.749.621.
Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito,” ujar Dedi, dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/10/2025).
Tudingan Purbaya Picu Reaksi: “Jangan Fitnah Keuangan Jawa Barat”
Pernyataan Dedi ini merupakan jawaban langsung terhadap Menkeu Purbaya, yang sebelumnya menyinggung masih adanya pemerintah daerah menyimpan dana besar di bank tanpa segera direalisasikan untuk pembangunan.
Namun bagi Dedi, tudingan itu bukan sekadar keliru tapi juga berpotensi mencoreng kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dijaga dengan ketat.
Dengan nada tegas, mantan Bupati Purwakarta itu bahkan mengeluarkan ultimatum keras bagi siapa pun pejabat Pemprov yang berani bermain di balik layar dengan menyimpan uang rakyat secara ilegal.
“Kalau ada pejabat atau pengelola keuangan yang diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya, saya akan berhentikan langsung,” tegasnya.
PURBAYA VS DEDI MULYADI - Menteri Keuangan Purbaya menyinggung adanya dana mengendap sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi ungkap fakta.
PURBAYA VS DEDI MULYADI - Menteri Keuangan Purbaya menyinggung adanya dana mengendap sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi ungkap fakta. (Kolase TribunTrends/via Kompas)
Dana Rp 2,4 Triliun: Bukan Mengendap, Tapi Untuk Pembangunan
Dedi menjelaskan, dana sebesar Rp 2,4 triliun yang kini tersimpan di rekening Bank BJB bukanlah uang menganggur.
Dana tersebut merupakan bagian dari pendapatan daerah yang telah dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan strategis hingga akhir tahun 2025.
“Uang itu besar karena merupakan pendapatan pemerintah provinsi yang sudah direncanakan untuk pembayaran kegiatan pembangunan di Jawa Barat,” jelasnya.
Namun, Dedi juga mengakui bahwa anggaran tersebut belum cukup menutup seluruh kebutuhan pembangunan yang nilainya mencapai Rp 7,5 triliun hingga akhir tahun. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar