Dibongkar Menkeu Purbaya, inilah lima gubernur yang endapkan uang Pemda terbanyak di bank, ada Dedi Mulyadi!
Dibongkar Menkeu Purbaya, inilah lima gubernur yang endapkan uang Pemda terbanyak di bank, ada Dedi Mulyadi! (Kolase TribunJambi.com)
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa ungkap deretan gubernur yang endapkan uang Pemerintah Daerah (Pemda) terbanyak di bank. Dari deretan gubernur itu, nama Dedi Mulyadi pun ikut disebut.
Seperti diketahui, nama Purbaya Yudhi Sadewa belakangan ini memang ramai jadi sorotan. Apalagi sejak Purbaya dilantik jadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani pada September 2025 lalu.
Walau baru menjabat, Purbaya telah mengeluarkan berbagai pernyataan dan kebijakan yang membuat publik heboh. Seperti baru-bari ini, Purbaya tampak mengungkap lima gubernur yang endapkan uang Pemda terbanyak di bank.
Dari deretan itu, nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun ikut disebut. Menurut Purbaya, simpanan uang pemda baik pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kota (pemkot), dan pemerintah kabupaten (pemkab) seluruh Indonesia tersebut mencapai Rp234 triliun.
Dalam penjelasannya, Menkeu Purbaya membeberkan 15 pemda yang memiliki simpanan uang terbanyak di bank per September 2025. Total jumlah uang yang disimpan 15 pemda di perbankan mencapai Rp60,3 triliun.
Dibongkar Menkeu Purbaya, inilah lima gubernur yang endapkan uang Pemda terbanyak di bank, ada Dedi Mulyadi!
Dibongkar Menkeu Purbaya, inilah lima gubernur yang endapkan uang Pemda terbanyak di bank, ada Dedi Mulyadi! (Tribunnews/Nitis Hawaroh)
Melansir TribunnewsSultra.com, lima terbesar dari daftar tersebut yakni Pemprov DKI Jakarta disusul Pemprov Jawa Timur. Setelah itu, terdapat Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara), serta Pemprov Jawa Barat.
Berikut adalah daftar 15 pemda beserta nama gubernur, bupati, dan wali kota, dengan simpanan dana daerah terbanyak di bank berikut ini:
1. Pemprov DKI Jakarta (Gubernur Pramono Anung): Rp14,6 triliun;
2. Pemprov Jawa Timur (Gubernur Khofifah Indar Parawansa): Rp6,8 triliun;
3. Pemkot Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Wali Kota Erna Lisa Halaby): Rp5,1 triliun;
4. Pemprov Kalimantan Utara (Gubernur Zainal Arifin Paliwang): Rp4,7 triliun;
5. Pemprov Jawa Barat (Gubernur Dedi Mulyadi): Rp4,1 triliun;
6. Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur (Bupati Setyo Wahono): Rp3,6 triliun;
7. Pemkab Kutai Barat, Kalimantan Timur (Bupati Frederick Edwin): Rp3,2 triliun;
8. Pemprov Sumatera Utara (Gubernur Muhammad Bobby Nasution): Rp3,1 triliun;
9. Pemkab Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Bupati Welly Titah): Rp2,6 triliun;
10. Pemkab Mimika, Papua Tengah (Bupati Johannes Rettob): Rp2,4 triliun;
11. Pemkab Badung, Bali (Bupati I Wayan Adi Arnawa): Rp2,2 triliun;
12. Pemkab Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Bupati Andi Rudi Latif): Rp2,1 triliun;
13. Pemprov Bangka Belitung (Gubernur Hidayat Arsani): Rp2,1 triliun;
14. Pemprov Jawa Tengah (Gubernur Ahmad Luthfi): Rp1,9 triliun;
15. Pemkab Balangan, Kalimantan Selatan (Bupati Abdul Hadi): Rp1,8 triliun.
Setelah membongkar data itu, Menkeu Purbaya pun menyindir uang milik pemda yang masih ‘menganggur’ di bank.
“Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun,” katanya, Senin (20/10/2025), dikutip TribunnewsSultra.com dari Tribunnews.
“Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi,” lanjutnya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara usai namanya disebut jadi lima gubernur yang endapkan uang Pemda terbanyak di bank. Namun, Dedi membantah jika uang pemprov yang tersimpan di bank mencapai Rp4,1 triliun.
"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam (bentuk) deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito?" kata Dedi dalam keterangannya, Senin (20/10/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
"Ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik. Sehingga, tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," tutur Dedi.
"Ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya, kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya," imbuhnya. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar