Polemik video kunjungan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke pabrik air mineral merek Aqua di Kabupaten Subang, terus bergulir liar di media sosial.
Apa yang semula hanya konten kunjungan biasa, kini berubah menjadi badai isu nasional yang menyeret nama besar produsen air mineral terkemuka itu.
Pegiat media sosial Ary Prasetyo menilai, efek domino dari video tersebut bisa sangat fatal.
“Gara-gara siapa?? Gara-gara Bapa k Aing yang suka ngonten!," ujar Ary di X @Ary_PrasKe2 (26/10/2025).
Ia menuding, konten Dedi Mulyadi itu berpotensi menimbulkan keresahan publik dan mengancam keberlangsungan industri.
"Bayangkan kalau beneran terjadi, berapa ribu karyawan yang jadi korban?," tandasnya.
Tak hanya Ary, sejumlah warganet juga ramai-ramai mengkritik Dedi Mulyadi di kolom komentar.
Mereka menilai, konten yang menyoroti dugaan penggunaan air tanah dalam sebagai bahan baku Aqua itu berpotensi menyesatkan publik.
Seorang netizen dengan akun @IgnBestari menulis dengan kalimat penuh kekesalan.
“90 persen AMDK sumbernya dari air tanah 100 meter. Aing-aing pansos yang berlebihan mematikan mata pencaharian jutaan pekerja. Pondok pesantren yang punya pabrik AMDK juga dari sumur bor 100 meter," sesalnya.
Komentar lain datang dari akun @Ozfreaks, yang menilai aksi Dedi kurang bijak.
"Itu orang sebelum ngonten otaknya dipakai gak sih? Imbasnya bakal luar biasa. Jatuh pasti citra perusahaan,” tulisnya.
Netizen @anaknyasiape bahkan menyindir dengan nada satir.
“Ada tiga kemungkinan: setorannya ogah nambah, dibayar sama pesaing, atau mau ngeluarin produk sendiri," timpalnya.
Warganet lainnya, @SopanEdan, juga curiga ada muatan bisnis di balik viralnya isu ini.
“Adakah kemungkinan bermuatan persaingan bisnis?” ujarnya.
Tidak berhenti di situ, akun @Duren___, yang dikenal sebagai akun parodi, mencoba meluruskan.
“Laman pemberitaan dari Aqua sendiri udah ada sejak tahun lalu. Airnya memang dari sumur bor, gak ada kebohongan. Kita aja yang baru tahu,” cuitnya.
Di tengah hiruk pikuk reaksi publik itu, Indonesia Halal Watch (IHW) turut angkat suara.
Lembaga ini menyoroti dugaan penggunaan air tanah dalam yang disebut-sebut tidak sesuai dengan klaim awal produsen.
Founder IHW, Ikhsan Abdullah, mengatakan, perubahan bahan baku seperti itu bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius jika terbukti melanggar ketentuan izin edar maupun sertifikasi halal.
Menurut Ikhsan, sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin edar oleh BPOM, pembatalan sertifikasi halal oleh BPJPH, hingga penarikan iklan dari ruang publik.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap izin edar dan sertifikasi halal merupakan hal fundamental yang tidak boleh ditawar, mengingat kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh transparansi produsen.
(Muhsin/fajar)
Posting Komentar
Posting Komentar