Ada Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bisa Periksa Jokowi? Mahfud: Tidak Harus, Bisa Menterinya Dulu - LESTI BILLAR

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara terkait kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Tuntutan pemeriksaan Jokowi dalam polemik proyek Kereta Cepat Whoosh ini muncul karena Jokowi sempat mengklaim proyek ini adalah idenya.

Selain itu, proyek kereta cepat ini awalnya telah dilakukan uji kelayakan secara komprehensif dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Namun pada akhirnya proyek kereta cepat ini diberikan kepada China.

Mahfud menegaskan, secara yuridis, KPK bisa meminta keterangan Jokowi terkait proyek kereta cepat yang dibangun semasa Jokowi masih menjadi presiden.

Karena pada dasarnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun menurut Mahfud, dalam praktiknya ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal tata krama.

Mahfud menyebut, pemeriksaan soal dugaan mark up proyek Kereta Cepat Whoosh ini tidak harus Jokowi yang diperiksa.

"Kalau yuridis formal itu semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Kalau mau KPK bisa juga minta keterangan Pak Jokowi. Tapi dalam praktik, bukan soal berani, tapi tata krama di negara kita. Kan tidak harus Pak Jokowi ini sebenarnya," kata Mahfud dalam Program 'Terus Terang' yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2025).

Mahfud menuturkan, pemeriksaan proyek Kereta Cepat Whoosh ini bisa dimulai dari jajaran menteri Jokowi yang menjabat saat proyek ini dilaksanakan. Lalu juga memeriksa orang-orang yang ikut melakukan negosiasi dengan China.

"Mulai dari orang-orang keduanya, menteri-menterinya, lalu siapa orang yang nego kesana (China) lalu cari kontraknya," jelas Mahfud.

Keterangan dari orang-orang yang terlibat pembangunan proyek Whoosh ini dinilai penting oleh Mahfud, agar nantinya bisa terungkap soal detail isi kontrak proyek Kereta Cepat Whoosh ini.

Karena menurut Mahfud, benar tidaknya adanya mark up dalam proyek Kereta Cepat Whoosh ini bisa dilihat dari isi kontraknya.

"Agar kita tahu kontraknya kayak apa sih sebenarnya, kan akan ketahuan dari kontrak kalau ada ada main-mainnya. Nah Tapi kita gak pernah punya akses ke kontraknya," imbuh Mahfud.

Mahfud juga menegaskan, proyek Whoosh ini dalam pembangunannya melibatkan banyak pihak.

Sehingga bisa saja Jokowi tidak terlibat dengan masalah dugaan mark up proyek Whoosh ini.

"Bisa jadi, bisa jadi Pak Jokowi tidak terlibat dalam masalah jelek urusan ini. Bisa jadi tidak korupsi, tidak mendapat kickback (pembayaran ilegal atau suap)." (*)