Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono akhirnya duduk semeja dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Momen itu terjadi saat keduanya bertemu dalam diskusi yang digelar sebuah media online di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, pada Senin (19/5/2025).
Pertemuan Ono Surono dengan Dedi Mulyadi menjadi sorotan. di tengah aksi walk out Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat dalam rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Lalu apakah hubungan PDIP dengan Dedi Mulyadi yang memanas akhirnya melunak setelah duduk semeja antara Ono Surono dengan Gubernur Jawa Barat itu?
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyampaikan banyaknya program Dedi Mulyadi yang tidak terwadahi dalam RPJMD maupun RKPD yang dijalankan.
Padahal, DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Oleh karena itu, Ono menuturkan alasan Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out saat rapat paripurna.
Ono mengatakan aksi walk out itu bukanlah hal yang spontan.
Menurut Ono, aksi walk out merupakan bentuk akumulasi dari kekecewaan yang telah lama dirasakan PDIP terhadap pola komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Eksekutif dalam konteks ini adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Sebetulnya sudah disampaikan ya alasannya oleh teman-teman. Ini adalah akumulasi dari komunikasi yang tidak lancar antara Gubernur dan DPRD," kata Ono setelah acara di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).
"Banyak program beliau (Gubernur) yang tidak terwadahi dalam RPJMD maupun RKPD yang dijalankan. Padahal, DPRD memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan," ucap Ono.
Meski demikian, Ono menyebut, Dedi Mulyadi telah meminta maaf atas dinamika tersebut dan berkomitmen untuk memperbaiki pola komunikasi ke depan.
"Ke depan pasti lancar," kata Ono Surono.
Duduk Semeja
Dedi Mulyadi dan Ono Surono duduk satu meja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dedi Mulyadi dan Ono Surono bertemu dalam diskusi yang digelar sebuah media online di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, pada Senin (19/5/2025).
Acara itu bertajuk "Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat – Kawasan Rebana".
Dedi Mulyadi dan Ono Surono duduk satu meja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ono Surono tampak mengenakan baju batik merah dengan rambut dikuncir. Sedangkan, Dedi Mulyadi terlihat memakai pakaian serba putih.
Keduanya sempat terekam mengobrol. Wajah Ono terlihat serius saat berbincang dengan Dedi Mulyadi.
Sementara Tito Karnavian yang berada di sebelah Dedi Mulyadi terlihat mencatat serta mempelajari bahan materi diskusi.
Selain itu terlihat pula mantan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.
Video pertemuan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dengan Dedi Mulyadi diunggah akun TikTok ono_surono.
Pertemuan itu membahas kawasan Rebana yang mencakup tujuh kabupaten/kota yang terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cirebon.
Kawasan ini mendapatkan mandat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 untuk percepatan pembangunan.
"Yah ini PR yang sudah lama yang harus segera diselesaikan yang saat ini, rebana itu Perpres No 87 tahun 2021 kan pemerintah pusat tapi sampai saat ini kita belum melihat ada peta jalan yang jelas terhadap 13 KPI atau bahkan BIJB ini sendiri," kata Ono dikutip dari akun instagram pribadinya pada Selasa (20/5/2025).
Ono mengatakan pertemuan tersebut dapat mengawali komitmen pemerintah pusat dan provinsi dengan tujuh kabupaten/kota di kawasan Rebana.
Hal itu untuk memastikan peta jalan yang dulu sudah dibuat untuk dikaji kembali berdasarkan kebutuhan kekinian.
"Nah dikawasan rebana ini ada Indramayu yang miskinnya tertinggi, Kuningan yang ke dua, ya Cirebon yang masih punya kendala yah," imbuhnya.
Ia pun berharap kementerian, gubernur dan 7 Bupati/Wali Kota bisa duduk bersama kembali melalui tim yang dibentuk.
"Saya berharap ada tim yang nanti akan mengkomunikasi itu dengan Bappenas misalnya dengan kementerian-kementerian terkait untuk selesai ada percepatan tidak hanya ngomong saja. Yang ngomong cukup DPRD," katanya. (TribunJakarta/TribunJabar)
Posting Komentar
Posting Komentar