Rizal Fadillah, salah satu tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi, mendadak mengulik sikap Presiden Prabowo Subianto yang memilih bungkam di tengah polemik yang terus bergulir.
Dikatakan Rizal, sikap diam Prabowo justru memperpanjang kegaduhan publik terkait keaslian ijazah Jokowi.
Ia menekankan bahwa kepala negara seolah membiarkan polemik itu bergulir tanpa arah penyelesaian yang jelas.
“Presiden Prabowo seperti tidak peduli atau membiarkan gonjang ganjing dahsyat soal ijazah Jokowi,” ujar Rizal kepada fajar.co.id, Senin (26/1/2026).
Rizal juga menyinggung pernyataan Prabowo yang sempat mengecam pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah tersebut.
Ia mengatakan bahwa respons itu justru terkesan meremehkan persoalan yang menyangkut transparansi dan kejujuran seorang mantan presiden.
“Selembar ijazah mantan Presiden Indonesia begitu bergemuruh akibat phobia atas transparansi, tanggungjawab, dan kejujuran,” ucapnya.
Rizal menggambarkan situasi nasional saat ini sebagai kondisi yang tidak sehat.
Ia menyebut negara seperti terjebak dalam pusaran sandiwara politik, di mana persoalan mendasar tak kunjung diselesaikan secara tegas.
“Negeri ini seperti panggung sandiwara dalam kegilaan orang sakit. Tidak mampu menyelesaikan masalah penting dan mendasar dengan cepat dan tepat,” katanya.
Ia menuding para pemimpin terjebak dalam konflik kepentingan dan konspirasi saling melindungi, sehingga masalah yang menurutnya sederhana justru berlarut-larut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
“Alih-alih menyelesaikan, justru semakin banyak saja kambing yang diberi warna hitam,” lanjut Rizal.
Rizal juga mengungkit fakta bahwa polemik ijazah Jokowi telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kejelasan. Ia menilai Jokowi tidak pernah secara terbuka memperlihatkan ijazah tersebut kepada publik.
“Konon akan ditunjukan di Pengadilan namun tidak ada realisasi, hingga akhirnya ijazah itu disita oleh Polda Metro Jaya,” tukasnya.
Ia mengkritik proses gelar perkara khusus yang menurutnya berlangsung tertutup dan tanpa transparansi memadai.
“Diperlihatkan pada Gelar Perkara Khusus dengan aturan ketat tanpa foto, rekam dan sentuh. Tiada kejelasan pembanding apalagi hasil uji forensik,” imbuhnya.
Rizal menegaskan bahwa pengujian laboratorium forensik menjadi titik krusial yang harus dilakukan secara terbuka dan independen.
Ia mendorong agar kepolisian melibatkan lembaga penguji independen, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pengujian bersifat menyeluruh termasuk usia kertas dan tinta, bukan sekedar membandingkan dengan ijazah lain yang mungkin menjadi bagian dari paket pemalsuan,” tegasnya.
Lebih jauh, Rizal menuturkan bahwa Presiden Prabowo memiliki posisi strategis dalam memastikan objektivitas penanganan kasus ini, tanpa harus mencampuri proses hukum.
“Tanpa harus mencampuri proses hukum yang berjalan Presiden ikut bertanggungjawab atas obyektivitas penanganan hukum,” Rizal menuturkan.
Ia juga menyinggung kewajiban presiden menjaga asas kesetaraan di hadapan hukum, menjamin hak asasi manusia, serta memberi sanksi politik kepada aparat yang dinilai bermain.
Kata Rizal, publik semakin membaca adanya aroma politik dalam kasus ini. Ia menyebut dugaan adanya upaya perlindungan kekuasaan terhadap persoalan ijazah Jokowi.
“Rakyat mampu membaca bahwa kasus ijazah palsu mantan Presiden RI Jokowi ini mulai menyengat bau politik,” terangnya.
Ia bahkan menyebut bungkamnya Prabowo sebagai indikasi adanya operasi politik tertentu.
“Bungkamnya Prabowo menjadi indikasi dari misi tidak suci ini,” tambahnya.
Baginya, apabila Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri untuk bekerja profesional dan membuka kasus ini secara transparan, situasi tidak akan berlarut-larut.
“Andai Prabowo perintahkan Kapolri untuk bekerja profesional dan presisi… kasus ijazah palsu Jokowi dibuka seluas-luasnya dan seterang-terangnya,” terang dia.
Hal serupa, kata Rizal, juga berlaku terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) yang seharusnya bisa diminta menjelaskan status akademik Jokowi secara terbuka.
“Sayang itu tidak terjadi bahkan seperti hanya halusinasi. Prabowo bungkam membisu,” bebernya.
“Semua berdalih hukum, padahal rakyat faham bahwa hukum itu sedang dijadikan pisau politik,” sambung dia.
Rizal bilang, dampak dari sikap bungkam Prabowo membuat publik menganggap kepemimpinan Prabowo dan Jokowi tak jauh berbeda.
“Bungkamnya Prabowo menyebabkan penilaian absolut bahwa Prabowo dan Jokowi sebenarnya sama saja. Sama-sama bencana bagi bangsa,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR
Posting Komentar
Posting Komentar