Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bersalaman dengan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 23 September 2023. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bersalaman dengan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 23 September 2023. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Memori hari ini, empat tahun tahun yang lalu, 10 Januari 2022, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia tegaskan kalangan pengusaha di Indonesia ingin Joko Widodo (Jokowi) jadi presiden hingga 2027. Kondisi itu karena pengusaha menganggap ganti presiden akan mengganggu masa pemulihan ekonomi imbas COVID-19.
Sebelumnya, kehadiran pandemi COVID-19 semakin memperkuatkan wacana Jokowi memimpin tiga periode. Wacana itu kian deras muncul karena elite politik banyak yang setuju. Namun, penolakan muncul di mana-mana.
Wacana jabatan presiden tiga periode bukan barang baru. Wacana itu muncul pada 2019. Semuanya karena keinginan pemerintah melakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Rencana amandemen itu dianggap segenap rakyat Indonesia penuh mudarat.
Elite politik dipandang mencoba berkongsi untuk memuluskan jabatan presiden tiga periode. Ada pula wacana Presiden Indonesia nantinya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Jokowi pun sempat menepis isu pemimpin negara bisa menjabat tiga periode.
Bahlil Lahadalia yang pernah menjabat sebagai Menteri Investasi era 2021-2024. (ANTARA)
Jokowi pun tak jadi melakukan amandemen UUD 1945. Aksi Jokowi sempat membuat wacana jabatan pemimpin negara tiga periode mereda. Namun, kehadiran pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Kehidupan rakyat Indonesia jatuh pada level terendah. Perekonomian Indonesia rusak parah.
Situasi sulit itu seraya membangkitkan kembali wacana kepala negara menjabat tiga periode. Bedanya wacana baru lebih spesipik: Jokowi tiga periode. Keinginan supaya Jokowi menjabat tiga periode muncul dari kalangan elite politik.
Narasi itu muncul karena kondisi Indonesia yang tak baik-baik saja. Jokowi dianggap butuh menjabat lebih lama atas nama memulihkan perekonomian nasional imbas pandemi COVID-19. Belum lagi jika Pilpres 2024 digelar biaya yang dikeluarkan negara bejibun.
Suatu biaya yang dianggap bisa membantu rakyat banyak di era pandemi COVID-19. Belakangan Jokowi lagi-lagi muncul dan menepis isu. Jokowi menganggap tak ada keinginannya menjabat tiga periode.
"Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja.”
"Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR, sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini adalah amandemen terbatas, artinya tidak mau melebar ke mana-mana, hanya menambah satu ayat di pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan dan haluan pembangunan nasional," ungkap Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah sebagaimana dikutip lamanMedia Indonesia, 26 Juni 2021.
Isu Jokowi tiga periode tak pernah benar-benar hilang. Narasi itu terus disuarakan elite politik. Belakangan justru muncul narasi yang sedikit berbeda. Menteri Investasi, Bahlil mengungkap bahwa kalangan pengusaha Indonesia justru ingin Jokowi jadi Presiden Indonesia hingga 2027 pada 10 Januari 2022.
Suatu hal yang dianggap pengusaha sebagai solusi jitu melakukan pemulihan ekonomi. Bahlil pun menerangkan kalangan pengusaha menginginkan pula supaya Pilpres yang sejati terjadi pada 2024, jadi diundur ke 2027 saja.
Spanduk dari kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) minta Jokowi jangan diganggu dengan agenda tiga periode jabatan. (ANTARA)
Tuntutan itu sedikit berbeda dari mereka yang menyuarakan Jokowi tiga periode. Namun, secara semangat hampir sama, yakni supaya Jokowi bisa menjabat sebagai Presiden Indonesia lebih lama.
“Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik."
"Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?” ujar Bahlil Lahadalia sebagaimana dikutiplaman tempo.co, 10 Januari 2022. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar