Aksi Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri Kehutanan yang juga Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menjadi sorotan.
Zulhas memanggul beras saat membantu warga terdampak banjir bandang hingga longsor di Sumatera.
Sedangkan, Raja Juli Antoni didesak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan buntut bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatra, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sindiran Rocky Gerung
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menilai beberapa menteri seharusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa berdasar ukuran peradaban.
"Akibat kegagalan mereka, mengelola, memitigasi atau bahkan mempermainkan isu bencana itu," kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Minggu (7/12/2025).
Rocky yang mengaku sebagai sahabat Raja Juli Antoni menilai Sekjen PSI itu telah gagal sebagai menteri.
"Saya sahabat, bersahabat dengan dia, tetapi di dalam urusan bencana kemarin harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri," katanya.
Rocky juga mengenal baik Zulkifli Hasan. Ia menilai Ketua Umum PAN itu juga seharusnya mundur dari jabatannya.
"Bukan terpojok oleh netizen tapi memang ada sesuatu yang diumpankan pada publik sehingga seolah-olah dengan memmmanggul-manggul beras itu persoalan selesai dan itu artinya ada perencanaan untuk pameran ya," katanya.
"Pameran kemanusiaan yang palsu gitu itu yang harus kita perhatikan," sambungnya.
Ia pun meminta mereka menyadari kesalahan etis dan kebijakan yang dilakukannya.
Rocky juga menilai sejumlah menteri serta pejabat yang terkait dengan penanangan banjir bandang dan tanah longsor seharusnya memiliki kontrol diri.
Hal itu digunakan untuk memudahkan publik mengetahui pertanggungjawaban negara dengan cara mundur.
"Itu juga akan membuat kita percaya bahwa oke Indonesia masih punya etik. Kita mau terangkan itu karena di luar negeri orang nyinyir dengan cara Indonesia menyelesaikan banjir ini," katanya.
Tak hanya itu, Rocky menuturkan diaspora di luar negeri juga dibanjiri pertanyaan mengenai penanganan bencana di Indonesia.
"Diaspora itu banjir dibanjiri dengan pertanyaan oleh teman-teman mereka di seantero planet dan mereka hanya bisa mentertawakan juga apa yang dilakukan oleh menteri-menteri itu atau pejabat-pejabat di sekitar krisis bencana ini," katanya.
Rocky melihat setidaknya terdapat tujuh menteri yang harus mundur dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
"Itu yang kita ingin ingin dalilkan hari ini supaya Presiden Prabowo juga mengerti bahwa kebijakan negara itu gagal memitigasi, gagal mengantisipasi dan setelah gagal justru pamer-pamer," jelasnya.
PAN Bantah Pencitraan
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menyatakan sebagai pejabat publik, Zulhas tidak lepas dari kritik, baik terkait kebijakan maupun perilakunya.
Ia menilai hal tersebut merupakan dinamika wajar dalam ruang publik.
"Bang Zul mengangkat karung atau membantu membersihkan rumah dari lumpur bukanlah untuk pencitraan," kata Viva kepada Tribunnews.com, Jumat (5/12/2025).
Ia menjelaskan, Zulhas dikenal sebagai sosok yang mudah tersentuh hatinya ketika melihat penderitaan masyarakat.
"Tapi itulah Bang Zul yang mudah tersentuh hatinya jika melihat penderitaan dan selalu berempati. Sisi kemanusiaannya lebih dominan," ujar Viva.
Viva menegaskan, sikap Zulhas tersebut telah terlihat sejak lama. Bahkan, sejak PAN berdiri pada tahun 1998.
"Tidak ada kepalsuan dalam bersikap. Itu murni dari hatinya. Sejak PAN berdiri tahun 1998, sikap Bang Zul tidak pernah berubah untuk selalu ringan tangan membantu dan menolong orang," ucap Wakil Menteri Transmigrasi ini.
Bagi Zulhas, kata dia, turun langsung membantu warga yang terkena bencana adalah pekerjaan yang mulia.
"Terjun membantu rakyat, berpeluh mengangkat karung, untuk rakyat yang terkena bencana banjir, adalah pekerjaan yang baik dan mulia," ungkapnya.
Viva menambahkan, yang tidak baik justru adalah pihak yang tidak pernah hadir membantu warga saat bencana, tetapi kemudian mendiskreditkan orang yang terjun langsung di lapangan.
"Yang tidak baik itu adalah orang yang tidak pernah menolong rakyat yang terkena bencana, dan mendiskreditkan orang yang menolong rakyat dengan dalih yang negatif," imbuh Viva.
Raja Juli Didesak Mundur
Sementara itu, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan (Menhut) didesak mundur dari jabatannya.
Desakan tersebut buntut bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 provinsi di Pulau Sumatra, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Penyebab bencana disinyalir karena kerusakan hutan.
Sementara desakan agar Menhut Raja Juli mundur salah satunya datang dari Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin saat rapat Komisi IV dengan Kementerian Kehutanan di DPR, Kamis (4/12/2025).
Ia menuding Menhut Raja Juli tidak paham soal kehutanan saat membahas tentang izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan, Sumut, yang seharusnya tidak keluar, ternyata keluar.
Usman juga meminta Kemenhut untuk fokus upaya penanaman kembali di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir bandang.
"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja," ujar Usman, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.
Menhut Raja Juli sudah merespons terkait desakan yang meminta dirinya mundur.
Ia menegaskan, hak untuk memilih atau menghentikan menteri ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi."
"Saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah prerogatif Pak Presiden," tegasnya. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar