Pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memantik gelombang kritik publik di tengah meluasnya bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Ungkapan Raja Juli Antoni yang menyebut banjir sebagai “momentum yang baik” untuk mengevaluasi pengelolaan hutan dan lingkungan hidup dianggap tidak sensitif terhadap situasi yang sedang dialami masyarakat.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni menuturkan bahwa bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan kesempatan penting untuk menilai ulang tata kelola hutan nasional.
Menurut Raja Juli Antoni , rangkaian bencana tersebut menegaskan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan yang selama ini berlangsung.
Karena itu, ia menegaskan bahwa kementeriannya akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan.
“Ini kita mendapatkan momentum yang baik,” ujar Raja Juli ketika ditemui awak media di Riau, 29 November 2025.
Ia melanjutkan bahwa publik di seluruh Indonesia menyaksikan secara langsung dampak kerusakan tersebut dan berharap agar bencana tidak meluas ke daerah lain.
“Ini momentum yang baik untuk evaluasi, introspeksi bahwa ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan hidup kita,” sebutnya.
Raja Juli juga mengutip pernyataan Presiden yang menegaskan bahwa praktik penebangan hutan liar yang tidak terkendali berkontribusi besar terhadap bencana banjir. Atas dasar itu, Kemenhut berjanji akan meninjau ulang berbagai kebijakannya.
Selama kunjungan dua hari di Riau, ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga tengah menyiapkan langkah konkret.
Salah satunya adalah penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat di Kuantan Singingi sebagai bentuk penguatan hak masyarakat adat yang selama ini dianggap sebagai penjaga ekologis paling efektif.
“Masyarakat adat kerap tersisihkan, padahal mereka adalah kelompok yang paling mampu menjaga hutan. Legalisasi ini memberi ruang bagi mereka untuk berperan lebih besar,” jelasnya.
Namun pernyataan “momentum yang baik” tersebut justru memicu kemarahan publik.
Situasi itu terlihat jelas dalam unggahan Instagram Raja Juli Antoni pada Minggu (30/11/2025), di mana kolom komentarnya dipenuhi kritikan keras dari warganet maupun akun terverifikasi.
Banyak yang menilai ucapannya dianggap tidak menunjukkan empati terhadap ratusan korban jiwa dan ribuan warga terdampak bencana banjir di Sumatera.
Mayoritas warganet menilai pejabat seharusnya mengedepankan kepedulian dan fokus pada penanganan darurat, bukan mencari sisi positif dari tragedi kemanusiaan.
Bahkan, tidak sedikit komentar yang menyinggung kembali kinerja Raja Juli selama memimpin Kementerian Kehutanan, yang dinilai banyak kalangan belum menunjukkan hasil signifikan.
Kemarahan publik juga datang dari pedangdut sekaligus pengusaha Inul Daratista.
Melalui unggahan Instagramnya, Inul menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan rasa empati terhadap penderitaan warga yang kehilangan keluarga maupun tempat tinggal.
“Kudu tak lempar sendal mukamu! Bikin emosi, gini kok jadi pejabat negara, heran gue,” tulisnya.
Selain itu, Inul turut menyinggung foto lama Raja Juli Antoni yang pernah beredar bersama Aziz Wellang, tersangka kasus pembalakan liar yang kemudian dihentikan proses hukumnya.
“Kebanyakan main domino jadi kendo,” tulis Inul dalam unggahan tersebut.
Kader PSI Minta Tak Menyalahkan Kemenhut
Di tengah gelombang kritik, kader PSI Dedy Nur Palaka meminta publik agar tidak menyalahkan Kementerian Kehutanan maupun Raja Juli Antoni terkait banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
Pernyataan itu disampaikannya menyusul pengakuan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, yang menyebut Kemenhut kembali menerbitkan izin penebangan hutan pada Oktober 2025, meskipun sebelumnya sudah ada larangan.
Bahkan, Gus Irawan mengaku sempat melayangkan surat protes ke Kemenhut sebelum bencana banjir besar melanda wilayahnya.
Membela sang menteri, Dedy menyatakan bahwa bencana alam dapat terjadi kapan saja dan tidak selalu merupakan akibat dari satu pihak.
“Bencana alam bisa hadir kapan saja, ada baiknya kita tidak saling menuding ini salah siapa,” tulis Dedy melalui akun X, dikutip Warta Kota, Selasa (2/12/2025).
Ia menekankan bahwa fokus utama pasca-bencana adalah bergotong royong membantu korban, bukan mencari kambing hitam.
“Sebagai bangsa, bersatu menolong sesama yang terdampak jauh lebih produktif daripada saling menyudutkan. Kita dukung pemerintah Bapak Prabowo–Gibran untuk bekerja bersama rakyat menjawab persoalan ini,” lanjutnya.
Sementara itu, kader PSI lainnya, Dian Sandi Utama, menilai banyak informasi keliru yang berkembang di media sosial terkait penyebab banjir bandang di Sumatera.
Ia menyayangkan bahwa bencana alam ini dijadikan alat untuk menyerang pihak-pihak tertentu.
“Air yang turun sama besarnya dengan hoaks yang beredar. Kita sudah sampai pada titik di mana bencana dijadikan alat untuk memukul lawan,” tulis Dian melalui akun X, dikutip Warta Kota, Selasa (2/12/2025). (*)
Posting Komentar
Posting Komentar