Jokowi Bantah Pernah Resmikan, Luhut Akhirnya Ngaku Terbitkan Izin Bandara IMIP - LESTI BILLAR

 

Jokowi Bantah Pernah Resmikan, Luhut Akhirnya Ngaku Terbitkan Izin Bandara IMIP

Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu karena tidak ada aparat negara seperti petugas Bea Cukai di Bandara IMIP tersebut, meskipun kapasitasnya sebagai bandara digunakan untuk lalu lintas penerbangan internasional.

Terungkap, bandara khusus di kawasan industri nikel itu ternyata dibangun untuk menarik investasi China masuk. 

Sebelumnya mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan Bandars IMIP yang belakangan disorot terkait dugaan ilegalitas.

"Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali," ujar Jokowi saat ditemui pada Jumat (28/11/2025).

Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi mengaku hanya meresmikan satu bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yaitu Bandara Maleo, yang merupakan proyek pemerintah.

"Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, dan itu dibangun oleh pemerintah," jelasnya.

"Tahun berapanya saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta," tutur Jokowi menambahkan.

Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya meresmikan bandara IMIP pada 2019. "Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya," jelas Jokowi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara terkait polemik izin bandara kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Melalui rilis resminya, Senin (1/12/2025) Luhut mengakui bahwa ia memberi izin atas pembangunan bandara tersebut.

Awalnya, Luhut menceritakan keadaan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Di mana ia bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih 11 tahun.

“Keputusan izin pembangunan lapangan terbang itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Luhut mengatakan, sejak awal pemerintah melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo.

Kemudian dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh mengekspor bahan mentah, alias hilirisasi di Morowali dimulai.

Menurutnya tak mudah untuk mencari investor yang mau menggarap proyek hilirisasi.

Luhut bercerita dirinya paling depan melobi China untuk melakukan investasi di bidang hilirisasi nikel.

Luhut jua leluasa berhubungan dengan petinggi China, termasuk Presiden Xi Jinping.

Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar dan teknologi, hanya Tiongkok saat itu yang siap dan mampu memenuhi kebutuhan mewujudkan hilirisasi nikel.

Atas izin presiden Jokowi, Luhut saat itu bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi.

Terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, Luhut menyebut dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada 'negara dalam negara' yang melanggar hukum RI.

Lebih lanjut, terkait izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut, bersama sejumlah instansi terkait.

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Bandara tersebut diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.

Di mana, jika mereka berinvestasi 20 miliar dolar AS, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional.

Luhut menegaskan bahwa Bandara IMIP diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik, dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

Dia juga menekankan tak pernah pihaknya mendorong agar bandara tersebut jadi bandara internasional.

Sementara itu terkait masalah lingkungan, sejak 2021 ia meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan.

Luhut juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam bisnis apa pun, demi memastikan keputusannya tetap objektif dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Kata Luhut, jika ada pihak yang meragukan keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Jokowi, ia menegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan olehnya.

Oleh karena itu, Luhut membuka pintu bagi siapapun untuk berdiskusi dengan membawa data.

Ia kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika, melainkan berpihak pada kepentingan Indonesia.

Namun faktanya saat itu Tiongkok memang satu-satunya negara yang siap memenuhi syarat-syarat dari Pemerintah Indonesia.

Luhut mengatakan tanpa hilirisasi, perekonomian Indonesia tidak akan setangguh hari ini.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, RI sedang mendorong hilirisasi di sektor pertanian, herbal dan hortikultura melalui program TSTH2 di Humbang Hasundutan.

( Tribunpekanbaru.com )