Pengacara sekaligus sastrawan politik, Ahmad Khozinuddin, menguliti Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Ia menegaskan kebijakan pemerintah pusat justru berpotensi menjerumuskan rakyat korban bencana ke situasi yang lebih buruk.
Kritik itu mencuat menyusul keputusan Pemerintah Kota Medan yang secara resmi mengembalikan paket bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA).
Bantuan tersebut sebelumnya telah diterima, namun akhirnya dikembalikan demi menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penerimaan bantuan asing.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa langkah pengembalian dilakukan setelah koordinasi intensif dengan kementerian terkait dan lembaga penanggulangan bencana nasional.
Dikatakan Ahmad, keputusan tersebut tak bisa dilepaskan dari sikap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional, sekaligus menutup pintu bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.
Ia menuturkan, tidak ditetapkannya status bencana nasional berdampak serius pada efektivitas penanganan di lapangan.
Mulai dari keterbatasan mobilisasi sumber daya manusia, anggaran, hingga sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana.
“Kehadiran negara tidak full power, bahkan terkesan sekedarnya dan ala kadarnya,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Jumat (19/12/2025).
Ahmad juga menaruh perhatiannya pada dampak penolakan bantuan internasional yang dinilainya semakin mempersempit ruang bantuan bagi korban bencana.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR
Posting Komentar
Posting Komentar