infoselebb.my.id: PENSIUNAN JENDERAL SALING BANTAH: Menhan Sjafrie vs Suntana: Tidak Boleh Ada Negara di Dalam Negara - LESTI BILLAR

PENSIUNAN JENDERAL SALING BANTAH: Menhan Sjafrie vs Suntana: Tidak Boleh Ada Negara di Dalam Negara

Posting Komentar

Keberadaan Bandara Morowali di Sulawesi Tengah, mendadak menjadi perhatian karena kontroversi terkait status legalitas dan pengelolaannya.


Bandara ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019.


Namun, muncul dugaan bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan dan otoritas negara yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional dan keamanan ekonomi Indonesia.


Sorotan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin


Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung Bandara Morowali setelah menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi terkait di Morowali.


Dalam kunjungannya pada 20 November 2025, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa perangkat negara yang bertugas di dalamnya merupakan sebuah anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Ia menilai kondisi ini berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.


"Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut, ini merupakan hal yang anomali, di dalam NKRI. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah. Ini merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh pada stabilitas nasional," ujar Sjafrie.


Menhan juga menegaskan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akan terus melakukan penertiban dan pengamanan terhadap kegiatan ilegal, termasuk di sektor pertambangan dan sawit.


Jika ditemukan pelanggaran hukum, pihaknya akan menindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk kehadiran negara dalam mengawasi kegiatan yang merugikan negara.


Menhan kembali menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.


Ia juga berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden Prabowo Subianto.


“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie. (*)

Related Posts

There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter