Direktur eksekutif parameter politik, Adi Prayitno, menilai pernyataan politikus Demokrat, Benny Kabur Harman yang menyinggung isu ijazah palsu eks Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), saat rapat di DPR RI, merupakan sebuah sindiran.
Dalam rapat tersebut, secara tidak langsung Benny membandingkan Jokowi dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani, yang berani menunjukkan ijazahnya secara terbuka saat diterpa isu ijazah palsu juga.
"Ada teman saya, hakim dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya, dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Enggak kayak yang lain," kata Benny di Gedung Parlemen, Senayan pada Rabu (19/11/2025).
Benny memang tidak menyebutkan nama orang yang dia maksud tersebut, tetapi pernyataan Benny itu kemudian ramai dan menjadi pembicaraan publik karena Demokrat dinilai ikut menyudutkan Jokowi yang sampai sekarang masih berkutat dengan isu tudingan ijazah palsu tersebut.
Apalagi, Jokowi hingga sekarang juga enggan menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik, kecuali jika diminta oleh Pengadilan.
Adi pun mengatakan, pernyataan Benny itu tentulah hanya Partai Demokrat yang tahu maksudnya.
"Tapi kalau kita membaca statement-nya yang disampaikan oleh salah satu anggota Dewan dari Partai Demokrat kemarin, sepertinya ingin memberikan sindiran terkait dengan bagaimana persoalan ijazah itu yang saya kira sudah hampir 10 bulan lamanya tak kunjung usai," katanya, Selasa (25/11/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Adi mengatakan, sebenarnya tidak ada untungnya juga bagi Demokrat ketika menyinggung ijazah palsu Jokowi itu.
Menurut Adi, lewat pernyataan itu, Benny hanya ingin menyampaikan bahwa urusan ijazah itu bisa selesai dan tuntas, jika Jokowi mau menunjukkan ijazah aslinya di depan publik, seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani.
"Yang enggak ada untungnya, sepertinya anggota dewan yang kemarin bicara tentang sindir-menyindir terkait dengan ijazah itu ya sebenarnya ingin ikut serta, speak up kepada publik bahwa sebenarnya persoalan ijazah itu sederhana kok penyelesaiannya, hanya dengan misalnya menunjukkan ijazahnya kepada publik dengan memberikan contoh Arsul Sani seorang hakim MK," paparnya.
Namun, kata Adi, keputusan menunjukkan ijazah itu juga tergantung kepada pemiliknya.
"Tapi kan sekali lagi karena ijazah itu adalah properti pribadi yang tentu saja sang pemilih ijazah kan tidak kemudian serta-merta akan memberikan itu secara eksplisit tanpa misalnya permintaan pengadilan dan seterusnya," jelasnya.
Pernyataan Benny itu pun berbuntut panjang karena memicu reaksi keras dari barisan pembela Jokowi.
Salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar