Di tengah momen tegang antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa soal kejelasan dana daerah, politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka ikut nimbrung.
Ia menyoroti utang sejumlah BUMN kepada Bank Jawa Barat (BJB) yang disebut-sebut mencapai Rp3,75 triliun.
Utang itu pun belum dilunasi sejak tahun 2021.
"Kang Dedi, Kang Purbaya, tulung-tulung. Bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB karena itu uangnya rakyat Jawa Barat, ya dari 2021 total sekitar di 10 BUMN, kok bisa di BUMN malah ngutang sama bank daerah? Totalnya Rp 3,751 triliun," ujar Rieke Diah Pitaloka seperti dikutip di Instagramnya pada Kamis (23/10/2025).
Rieke lalu membeberkan daftar sepuluh BUMN yang masih memiliki utang terhadap BJB.
Berikut daftarnya:
PT Barata Indonesia dengan jumlah utang Rp 89,11 miliar, tanggal mulai utang 6 Desember 2021
PT Kimia Farma jumlah utang Rp 950,23 miliar, tanggal mulai utang 20 September 2024.
PT Perikanan Indonesia jumlah utang Rp 96,63 miliar, tanggal mulai utang 10 Oktober 2024.
PT Phapros jumlah utang Rp 98,39 miliar, tanggal mulai utang 6 September 2024.
PT Rajawali Nusindo Rp 403,19 miliar, tanggal mulai utang 27 Mei 2025.
PT Waskita Karya Infrastruktur jumlah utang Rp 98,94 miliar, tanggal mulai utang 12 November 2019.
PT Waskita Karya jumlah utang 980,8 miliar, tanggal mulai utang 25 Agustus 2021.
PT Wijaya Karya Serang Palembang jumlah utang 278,58 miliar, tanggal mulai utang 27 juni 2024.
PT Wijaya Karya jumlah utang 515,44 miliar, tanggal mulai utang 26 januari 2024.
PT PPSD (Pembangunan Perumahan Semarang Daerah) jumlah utang Rp 240,25 miliar, tanggal mulai utang 28 Juni 2022.
Ia menegaskan dana yang dipinjam dari BJB adalah milik pemerintah daerah se-Jawa Barat yang berarti uang rakyat.
"Wahai manusia-manusia Sunda, Kang Dedi dan Kang Purbaya, mari kita kejar itu utang jangan sampai dibawa mati, yang dipinjam dari BJB uangnya pemerintah daerah kota kabupaten se-Jawa Barat dan pastinya uang warga Jawa Barat mayoritasnya," katanya.
Selain itu, Rieke juga menyindir restrukturisasi pinjaman yang membuat bunga turun dari sekitar 8-9 persen menjadi hanya 1 persen.
Akan tetapi, meski bunga jauh lebih rendah, utang tak kunjung dibayar.
Rieke meminta audit menyeluruh terhadap proses utang piutang tersebut untuk memastikan tidak ada pelanggaran.
"Aku juga minta diaudit bagaimana proses utang piutang itu terjadi, apakah benar-benar dengan mekanisme yang sah atau apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan direksi komisaris BJB yang lama itu terjadi hal-hal yang mustahil," jelasnya.
Rieke juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi.
Hal itu selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang sangat memerhatikan data negara.
"Supaya perencanaan pembangunannya benar, programnya benar, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real serta potensi daerah dan juga supaya anggarannya tepat sasaran supaya pemerintah daerah dan pusat enggak ada parkir-parkir anggaran atau diendapkan," pungkasnya. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar