Suasana politik dan pemerintahan di Jawa Barat kembali memanas setelah pernyataan tegas dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebelumnya, Purbaya menyinggung adanya dana mengendap sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut tersimpan di bank, alih-alih digunakan untuk kegiatan pembangunan.
Namun, Dedi tak tinggal diam. Dengan nada tegas, ia membantah tudingan tersebut dan memastikan tidak ada satu rupiah pun dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito.
Semua dana, tegasnya, dikelola secara terbuka dan difungsikan untuk kepentingan publik.
“Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat hari ini, uang yang tersedia di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp 2.418.701.749.621.
Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito,” ujar Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/10/2025).
Pernyataan Dedi tersebut menjadi jawaban langsung terhadap Menkeu Purbaya, yang sebelumnya menyinggung bahwa masih ada pemerintah daerah menyimpan dana besar di bank tanpa segera direalisasikan untuk program pembangunan.
Dedi menilai tudingan itu tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mencoreng kredibilitas pengelolaan keuangan daerahnya.
Lebih jauh, mantan Bupati Purwakarta itu bahkan mengeluarkan ancaman keras kepada siapa pun pejabat Pemprov Jabar yang terbukti bermain di balik layar dengan menyimpan uang rakyat dalam bentuk deposito.
“Kalau ada pejabat atau pengelola keuangan yang diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya, saya akan berhentikan langsung,” tegasnya.
DEDI MULYADI PURBAYA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/9/2025).
DEDI MULYADI PURBAYA - Purbaya menyinggung adanya dana mengendap sebesar Rp 4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut tersimpan di bank, Dedi Mulyadi buka suara. (KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY// FIKA NURUL ULYA)
Menurut Dedi, dana Rp 2,4 triliun yang kini berada di rekening Bank BJB merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan strategis hingga akhir tahun 2025.
“Uang itu besar karena merupakan pendapatan pemerintah provinsi yang sudah direncanakan untuk pembayaran kegiatan pembangunan di Jawa Barat,” jelasnya.
Dedi juga menyingkap bahwa total kebutuhan pembiayaan pembangunan hingga Desember 2025 mencapai Rp 7,5 triliun, sementara dana yang tersisa saat ini belum cukup menutup seluruh kewajiban.
“Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangannya itu? Kami menunggu dana transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan lain daerah,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa belanja publik di Jawa Barat meningkat drastis hingga 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya bukti bahwa pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya tidak menahan anggaran, melainkan mempercepat realisasi untuk kesejahteraan masyarakat. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar