Ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah masih berlanjut, ketegangan ini dipicu pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana APBD yang mengendap di bank, yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi, dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebut pernyataan Menkeu bisa menyesatkan publik.
Konflik kecil antara Purbaya dan Dedi kini berkembang menjadi adu narasi antara efisiensi fiskal dan persepsi publik.
Di satu sisi, pemerintah pusat ingin menegakkan disiplin anggaran agar uang publik cepat berputar.
Di sisi lain, pemerintah daerah merasa disudutkan oleh generalisasi yang tidak memperhitungkan dinamika lokal.
Di tengah polemik dana daerah yang mengendap hingga ratusan triliun rupiah, Dedi Mulyadi memilih menjawab dengan gaya khasnya santai, jenaka, namun sarat makna.
Ketika ditanya mengenai jadwal pertemuannya dengan Purbaya, Dedi melontarkan perumpamaan yang mencuri perhatian.
Dia menyebut jika bertemu dengan Purbaya tidak semudah seperti bertemu dengan pacar.
“Nanti juga kita ketemu pasti. Saya enggak tahu (kapan), kan beda agenda.
Kita enggak bisa ngatur-ngatur, kayak ketemu pacar aja,” ujar Dedi kepada awak media sambil tersenyum di Gedung BPK Jabar, Bandung, Jumat (24/10/2025).
Ucapan tersebut sontak mencairkan suasana di tengah sorotan publik soal dana transfer daerah yang ditunda oleh Kementerian Keuangan.
Namun di balik gurauan itu, tersimpan kegelisahan serius: penundaan dana transfer 2026 untuk Jawa Barat mencapai Rp2,45 triliun.
DEDI MULYADI VIRAL -
DEDI MULYADI VIRAL - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi cerita soal susahnya bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya. (Tribunnews.com)
Dana Rp2,45 Triliun Ditunda, Jabar Disebut Kurang Efisien
Menurut Dedi, alasan penundaan tersebut berakar pada penilaian pemerintah pusat bahwa daerah belum mampu membelanjakan anggarannya secara efektif.
Namun, Pemprov Jabar menegaskan telah melakukan pembelanjaan dengan baik dan transparan.
“Sehingga, Pemprov Jabar menjawab, telah membelanjakan uang tersebut dengan baik.
Dan seluruh jawaban tersebut nanti biar disampaikan BPK Jabar yang melakukan audit,” jelasnya.
Dedi menegaskan, pihaknya menunggu hasil audit resmi dari BPK Jawa Barat, yang dijadwalkan akan diumumkan pada 2 Januari 2026.
Ia berjanji akan menuntut keadilan fiskal apabila hasil audit membuktikan Jabar telah menggunakan anggaran sesuai aturan.
“Kalau daerah sudah belanja baik, tidak ada alasan untuk menunda pembayaran TKD-nya.
Dan kami juga sampai hari ini ada yang harus ditagihkan ke Kemenkeu, lebih dari Rp190 miliar, itu dana bagi hasil Pemprov Jawa Barat,” katanya tegas.
Kebingungan Soal Giro dan Deposito
Lebih lanjut, Dedi mengaku bingung dengan pernyataan Menkeu Purbaya terkait pengelolaan kas daerah. Ia merasa terdapat inkonsistensi dalam penilaian Kemenkeu terhadap cara pemerintah daerah menyimpan uangnya.
“Karena deposito dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, makanya saya katakan bahwa kas Rp2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito tapi di giro.
Dan saat ini beliau ngomongnya beda lagi, ‘Rugi dong kalau disimpan di giro karena bunganya kecil, harusnya di deposito’,” tutur Dedi, dengan nada heran.
Pernyataan tersebut menyoroti dilema klasik antara prinsip kehati-hatian dan efisiensi keuangan daerah. Dedi menilai bahwa Pemprov Jabar sudah mengikuti ketentuan, namun justru tetap disalahpahami.
Sindir Tapi Diplomatis
Meski nada bicaranya ringan, analogi “seperti ketemu pacar” yang digunakan Dedi mencerminkan relasi rumit antara pemerintah daerah dan pusat.
Ia berusaha menjaga hubungan diplomatis, namun juga menegaskan posisi Jawa Barat yang siap memperjuangkan hak fiskalnya.
Dengan nada bercanda tapi penuh sindiran, Dedi seolah ingin mengatakan bahwa pertemuan dengan Menkeu bukan soal waktu semata, melainkan soal menyamakan persepsi tentang keuangan negara yang tertahan di bank-bank daerah.
Dan seperti kisah asmara yang menunggu waktu tepat untuk bertemu, Dedi tampak yakin pada akhirnya pertemuan itu akan terjadi, membawa kejelasan bagi miliaran rupiah dana daerah yang kini masih tertahan. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar