Pernyataan Riek Diah Pitaloka mendadak jadi sorotan dan bikin geger di media sosial.
Bagaimana tidak, wanita yang dikenal dengan karakter Oneng dalam serial Bajaj Bajuri ini mengaku tidak masalah apabila gaji anggota DPR dikurangi.
“Silakan kalau buat saya mau dikurangin semua juga gak masalah. Terserah saja,” ujar Rieke di Karet Bivak pada Jumat (29/8/2025).
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kritikan yang diberikan.
Anggota DPR Komisi IX yang mengurusi bidang kesehatan, ketenagakerjaan hingga jaminan sosial ini berharap kritikan tersebut tidak berhenti agar ada perbaikan dan kebijakan yang lebih baik, termasuk payung hukum bagi pengemudi ojek online (ojol).
"Terima kasih untuk kritik seluruh rakyat Indonesia dan juga jangan berhenti mengkritik kami supaya ada perbaikan," ujar Rieke.
Pesan Rieke untuk Sesama Anggota DPR
Rieke juga berpesan kepada sesama anggota DPR agar bersikap lebih tenang dan tidak mengeluarkan ucapan yang menyinggung publik saat menanggapi kritik.
“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon sahabat-sahabatku di DPR bukan untuk ikut campur sikap, karena saya kira setiap anggota DPR kita sumpahnya bareng-bareng pakai kitab suci bahwa menanggapi kritik dari rakyat. Mohon maaf sekali teman-teman di DPR untuk lebih tenang, tidak menyampaikan ujaran-ujaran yang bisa menyinggung publik, dengan gestur yang lebih baik,” katanya.
Sebagai anggota DPR empat periode, Rieke merasa masih banyak hal yang seharusnya direspons.
Menurutnya, jika rakyat mengkritik atau protes, sudah seharusnya diterima. Hal ini disampaikannya berdasarka. pengalamannya turun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat.
“Kalau kerja kita bisa optimalkan, bisa responsif soal hal-hal yang dikritik oleh rakyat, rakyat gak akan marah kok. Rakyat pasti support,” pungkasnya.
Soroti Kasus Meninggalnya Driver Ojol
Politikus PDI-P itu menyatakan dukungan agar Komisi terkait di DPR memanggil pihak kepolisian untuk membahas masalah ini.
“Saya meminta juga kepada Presiden Prabowo Subianto, karena bagi saya satu nyawa rakyat itu sangat berharga, dan saya minta agar dievaluasi jajaran kepolisian terutama elite kepolisian RI,” tegas Rieke.
Prabowo Bakal Cabut Besaran Tunjangan DPR
Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menyampaikan pernyataan ditengah aksi demo di sejumlah daerah di Indonesia yang cukup memanas, Minggu (31/8/2025).
Aksi demonstrasi telah terjadi sejak 25 Agustus 2025 'Bubarkan DPR RI' di Jakarta.
Para massa marah atas pernyataan kontroversial terkait dengan gaji dan tunjangan DPR Rp 50 juta.
Tak hanya itu publik juga dibuat kecewa dengan sejumlah perkataan para anggota dewan yang menyakiti hati rakyat Indonesia.
Kemarahan semakin memuncak saat Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat terjadi aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Banyaknya persoalan yang terjadi di Indonesia, presiden Prabowo akhirnya memberikan pernyataan tegas.
Dalam keterangannya, Presiden menegaskan, pihaknya memantau terus perkembangan situasi terkini di berbagai wilayah Indonesia.
"Terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat," kata Presiden dalam konferensi pers, Minggu sore.
Poin selanjutnya, Presiden memastikan petugas keamanan yang terbukti bersalah dalam insiden pengemudi ojek online dilindas bakal ditindak tegas.
Prabowo yang juga Ketum Gerindra ini, meminta polisi untuk mengungkap kasus secara transparan.
"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan, saya minta dilakukan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka secara publik," kata Kepala Negara.
Kemudian, Prabowo juga menyinggung soal tindakan tegas pimpinan partai terhadap anak buahnya yang menyampaikan pernyataan keliru di hadapan publik.
"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni masyarakat, saya menerima laporan ketum parpol bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing tertanggal 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang telah mungkin menyampaikan pernyataan yang keliru," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut, para pimpinan DPR bakal mengambil pencabutan beberapa kebijakan, termasuk tunjangan DPR.
"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota dpr dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ucap Prabowo.
Prabowo mengatakan untuk menindak tegas oknum-oknum yang melakukan hal tersebut.
'Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk memerintahkan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengrusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu, ataupun tempat-tempat umum, atau sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku, ujar Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Minggu 31 Agustus 2025.
Prabowo juga menghimbau kepada seluruh masyarkat untuk menyampaikan aspirasi dengan tuntutan secara damai.
"Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni, dan tuntutan dengan baik, dan dengan damai, kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan ditindaklanjuti, ungkap Prabowo.
Daftar Anggota Dewan yang Dinonaktifkan Pasca Demo
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dinonaktifkan
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach resmi dinonaktifkan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fraksi Partai Nasdem.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi F. Taslim, dalam siaran pers yang dirilis Minggu (31/8/2025).
Penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem resmi terhitung mulai Senin, 1 September 2025.
Dalam keterangannya, Hermawi menyebut, keputusan penonaktifan ini didasarkan pada pernyataan kontroversial dari Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Partai Nasdem.
"Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat, dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," kata Hermawi, Minggu.
"Bahwa atas pertimbangan hal hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem," tambahnya.
Hermawi juga menegaskan, Partai Nasdem akan terus melaksanakan perjuangan dengan didasarkan pada aspirasi masyarakat.
Uya Kuya dan Eko Ptario Dinonaktifkan
Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya, dari jabatan Anggota DPR RI Fraksi PAN.
Keputusan tersebut berlaku mulai Senin (1/9/2025) dan diumumkan secara resmi melalui siaran pers Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
"Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," demikian bunyi siaran pers yang ditandatangani di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Lebih lanjut, DPP PAN juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan sabar dalam menyikapi keputusan ini. PAN meminta publik mempercayakan penyelesaian persoalan sepenuhnya kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
"PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan."
Di akhir pernyataan, DPP PAN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang muncul.
Partai berlambang matahari putih itu juga menegaskan komitmennya untuk menata kembali langkah perjuangan ke depan.
"Demikian Siaran Pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025." (*)
Posting Komentar
Posting Komentar