Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta 'di ulti' alias ultimate istilah gaul yang merujuk pada jawaban pamungkas dan kerap dipakai di media sosial.
Verrell Bramasta mendapat tanggapan tegas dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein) setelah mengkritik program pendidikan militer untuk siswa bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Pendidikan militer ala Dedi Mulyadi itu dinilai Verrell Bramasta kurang tepat sebab dikhawatirkan bisa membentuk karakter anak menjadi keras bukan tangguh.
Menanggapi hal itu, Om Zein dengan tegas meminta Verrell Bramasta turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi pelajar yang sedang mengikuti program pendidikan berkarakter di markas TNI.
Apalagi Verrell Bramasta adalah anggota komisi X DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII meliputi wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
"Ya ampun mas, mas-kan (Verrel Bramasta) Dapil sini. Mendingan turun langsung, daripada cuma berwacana," ujar Om Zein melalui postingan video di Instagram-nya @omzein_bupatiaing, Jumat (9/5/2025).
Om Zein juga membantah pernyataan Verrell Bramasta soal orang tua yang khawatir anaknya dikirim ke barak militer.
Menurut Om Zein, justru orang tua yang menitipkan anaknya untuk mengikuti pendidikan di barak militer karena merasa senang dan mendukung program tersebut.
"Orang tua yang menitipkan anaknya di Barak Militer semua senang, mas," sebut Om Zein.
Lebih lanjut, Om Zein menantang Verrel Bramasta untuk ikut terjun langsung menangani para siswa yang dianggap bermasalah.
"Gini deh mas, ada 30 pelajar yang mau ikut program ini. Gimana kalau kita bagi dua, saya ambil 15 pelajar, mas ambil 15 pelajar. Yang 15 pelajar mas bina dengan cara mas, yang 15 lagi kami bina di barak militer. Yuk, action aja mas. Daripada kita terus wacana," tutur Om Zein.
Kritik dari Verrell Bramasta
Sebelumnya, Verrell Bramasta melayangkan kritik terhadap program pendidikan militer ala Dedi Mulyadi karena melihat adanya kekhawatiran dari berbagai pihak terutama orang tua.
Banyak yang meragukan program Dedi Mulyadi bisa benar-benar efektif menyelesaikan akar permasalahan siswa nakal.
"Dalam banyak kasus menyimpang bagi anak-anak muda dan remaja ini bukan semata-mata hanya karena disiplin yang lemah, tetapi bisa juga ini merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, sosial pressure (tekanan), atau-pun masalah emosional yang belum tertangani," kata Verrell Bramasta melalui postingan video di Instagram-nya @bramastavrl, Selasa (6/5/2025).
Pendekatan secara fisik, kata Verrell, tanpa menyentuh sisi psikologis dan spiritual tidak akan membentuk anak menjadi tangguh tetapi justru semakin keras.
"Jangan sampai niat yang baik tidak selaras, karena dengan cara yang tidak tepat" lanjutnya.
"Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik, tentunya mengenai pendekatan yang akan diterapkan," pungkas Verrell.
Dedi Mulyadi Menjamin Hak Anak
Menanggapi banyaknya kritik, Dedi Mulyadi mengeklaim metode pendidikan dengan membawa siswa bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak-hak anak.
"Jadi model itu (siswa nakal dibawa ke barak militer) yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," kata Dedi di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kuningan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Dedi Mulyadi menjelaskan, metodologi pendidikan di barak militer bertujuan untuk membantu pola hidup siswa menjadi teratur.
Adanya kebijakan militer terhadap anak kategori bermasalah ini nantinya akan menumbuhkan rasa disiplin.
Dedi Mulyadi mengatakan, siswa akan menjalani pendidikan di barak militer selama 28 hari dengan beberapa aturan, seperti waktu tidur pada pukul 22.00 WIB, bangun pagi pada 04.00 WIB, dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam.
Kemudian, siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama yang menjalani bimbingan konseling.
"Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga, mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang didapatkan di sekolah," jelas Gubernur Jabar itu.
Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jawa Barat mendatangkan guru dari berbagai tempat untuk memberikan pembelajaran seperti di sekolah.
"Dan kemudian maghrib mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi juga memastikan hingga saat ini tidak terjadi kekerasan fisik dari program pendidikan siswa bermasalah di barak militer.
"Ya kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada (kekerasan)," ucap Dedi Mulyadi.
Komentar Pihak Kepresidenan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi enggan banyak berkomentar soal adanya usulan agar pengiriman siswa bermasalah ke barak militer digelar secara nasional.
"Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu sebelum bisa menjawab. Mungkin saya harus periksa dulu diskusinya seperti apa," ujar Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (10/5/2025).
Hasan mengatakan, usulan yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga sudah berjalan di daerah tersebut.
Oleh karena itu, Hasan mengajak agar semua pihak memantau pelaksanaan pendidikan di barak militer tersebut.
"Lebih baik teman-teman cek, terpenuhi enggak hak anak-anak di sana, pembinaannya sukses atau tidak, ada hal-hal yang dilanggar misalnya dari pembinaan tersebut dan itu pun saya dengar dari Gubernur Jawa Barat kan, harus ada persetujuan orang tua kan," kata Hasan.
"Kalau orang tuanya enggak setuju, enggak jadi dibina dengan cara yang seperti itu. Jadi kita kritisi sama-sama. Kita kritisi sama-sama," ujar Hasan lagi.
Lebih lanjut, Hasan mengajak publik tidak antipati atas inisiatif yang muncul, termasuk soal usulan Dedi Mulyadi.
"Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi enggak dari pola-pola pendidikan semacam itu," katanya.
Hasan menambahkan, pemerintah juga akan mengkaji efektivitas kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi tersebut.
"Jadi lebih baik kita lihat ramai-ramai, kita kritisi ramai-ramai. Nanti, kita kaji juga bersama-sama apakah ini bisa efektif atau tidak untuk menurunkan sesuatu yang katanya apa tadi? Kenakalan, ketidakpatuhan, dan segala macam seperti itu. Tapi, jangan juga di awal sudah langsung antipati dengan sebuah inisiatif," ujarnya.
(TribunJabar.id/Kompas.com/Kompas.com)
Posting Komentar
Posting Komentar