Inilah sosok Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD Jawa Barat yang marah pada isi pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Kemarahan Doni Maradona Hutabarat berujung pada aksi walk out fraksi PDIP saat Dedi Mulyadi tengah berpidato di sidang paripurna DPRD Jabar.
Doni Maradona Hutabarat, S.H. adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024–2029.
Ia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 6, yang mencakup Kabupaten Bogor, dan berhasil meraih 48.157 suara pada Pemilu 2024 .
Lahir di Kota Dumai, Doni menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMU Negeri 1 Dumai pada tahun 2000. Ia kemudian melanjutkan studi hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan lulus pada tahun 2006.
Selain aktivitas politiknya, Doni juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan sebagai Dewan Pembina POSPERA Jawa Barat, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan PDIP.
Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Doni tergabung dalam Komisi IV yang membidangi sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat, dan lingkungan hidup
Peran ini menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan strategis di bidang pembangunan daerah.
Adapun kemarahan Doni tersebut berawal dari pidato Dedi Mulyadi di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.
Dedi menyinggung absennya seluruh anggota DPRD dalam acara tersebut.
Ia menilai para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video yang diunggah di instagramnya.
Tak hanya soal absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.
Ia menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.
"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik.
"Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja," ucapnya.
Selain itu, Dedi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir anggaran ketika memimpin, yang penting berjalan dan terlaksana.
"Duit mah nuturkeun (mengikuti), rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya yang dikutip dari Tribun Jabar, Jumat (16/05/2025).
"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga.
Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi.
"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.
Ucapan Dedi itulah yang membuat Doni Maradona Hutabarat marah.
Perseteruan ini memuncak dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan.
Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.
"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar.
Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni pada Jumat (16/5/2025).
Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.
"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.
Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik. Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.
Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.
"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.
Dedi Mulyadi Minta Maaf Tapi Begini Katanya
ubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permintaan maafnya kepada DPRD Jawa Barat.
Permintaan maaf ini Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.
Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.
Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.
Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.
Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.
"Mohon maaf pak saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD," ucap KDM sambil menoleh ke arah Buky Wibawa dikutip dari unggahan Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).
Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.
"Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari," kata Dedi Mulyadi.
Meski begitu, KDM mengaku senang jika ada orang yang memarahinya.
Karena dia tahu orang yang memarahinya bakal terkenal.
"Dan saya seneng kalau dimarahin pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal pak," ucap Dedi sedikit tertawa (Surya/ Tribun Jabar/ Bangkapos.com)
Posting Komentar
Posting Komentar