Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merespons usai kiritikan mereka terkait sebuah program di Jabar direspons tajam Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Diketahui, KPAI mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.
KPAI meminta program itu dievaluasi karena ada beberapa temuan dari hasil pengawasan mereka.
Hingga Dedi Mulyadi pun bereaksi tajam terkait hal itu.
"Saya sampaikan, KPAI harusnya hari ini arahnya bukan mengkoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahannya, Senin (19/5/2025).
Pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini juga menantang KPAI untuk mengambil sebagian dari ribuan remaja bermasalah di Jabar untuk ditangani KPAI.
"Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita," kata Dedi.
Ucapan tajam Dedi Mulyadi ini direspons oleh Katua KPAI, Ai Maryati Solihah.
Dia mengatakan bahwa KPAI bukanlah lembaga eksekutoriat.
Atau bukan lembaga yang membangun program seperti yang dibuat Dedi Mulyadi.
Melainkan lembaga yang melakukan pengawasan terkait perlindungan anak.
"Kami luruskan, KPAI bukan lembaga eksekutoriat yang membangun program seperti ini," kata Ai Maryati Solihah dikutip dari Metro TV, Senin (19/5/2025).
"Tetapi justru kami melakukan review atas, pengawasan ini kan monitoring ya, kalau kita lihat di UU perlindungan anak," sambung Ai.
Dia menjelaskan bahwa dalam hal ini pihaknya bukan soal melakukan apa dan program apa. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar