BEDA JOKOWI DAN KDM - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Presiden ke-7 RI Jokowi. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, tidak sepakat dengan pandangan yang menyamakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, tidak sepakat dengan pandangan yang menyamakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dengan sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang lebih banyak di lapangan ketimbang balik meja membuat sebagian masyarakat menyamakannya dengan gaya blusukan Jokowi.
Menurut Ono, Jokowi tidak bisa disamakan dengan Dedi Mulyadi.
Terutama, kata Ono, saat mereka melakukan penggusuran warga.
"Banyak yang mengatakan KDM ini mirip Pak Jokowi ya, tapi kalau saya lihat ada perbedaan juga. Pak Jokowi, zaman Wali Kota Surakarta misalnya, menggusur tanpa menyakiti walaupun dilakukan secara lama negoisasi dialog segala macamnya," ujarnya seperti dikutip dari Tribun Jakarta dari YouTube Hakbicara Channel yang tayang pada Senin (19/5/2025).
Sementara, kata Ono, KDM bukan saja tidak melakukan hal tersebut. Bahkan, Dedi Mulyadi mempunyai pendekatan kepada masyarakat yang bertolak belakang dengan Jokowi.
"KDM kan tidak melakukan itu. Kalau dari curhatan masyarakat yang terdampak itu kan, dilakukan sepihak. Mereka diberi kerohiman, kompensasi yang nilainya juga tidak bisa untuk membangun kembali rumah mereka atau menjalankan kembali usahanya."
"Pasti ini kan akan terdampak juga sehingga ketika kita bicara kolaborasi menurut saya belum dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan ada perbedaan telak antara Dedi Mulyadi dan Jokowi.
"Sebenarnya kalau menyebut seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) versi lain dari Jokowi, Jokowi versi 2.0 itu enggak seluruhnya benar juga sih," kata Burhan, sapaan karib sang pengamat, saat bicara di program On Point with Adisty, Youtube Kompas TV, tayang Sabtu (10/5/2025).
Menurut Burhan, Dedi Mulyadi sangat artikulatif, sedangkan Jokowi tidak.
Seorang Dedi Mulyadi bisa menghadapi masalah dengan berdialog, diskusi hingga berdebat.
Burhan menyontohkan salah satu peristiwa yang membuat nama Dedi Mulyadi populer di Purwakarta.
Saat itu dia menjabat Anggota DPRD Purwakarta (1999-2004).
Setelahnya, ia menjadi Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta.
"Kalau kita lihat jejaknya KDM ini, misalnya waktu dia menjadi anggota DPRD Purwakarta, waktu itu Purwakarta penuh dengan demo buruh."
"Ketika koleganya dari anggota DPRD Purwakarta tidak mau menemui demo-demo buruh, dia temuin. Ramai terjadi perdebatan sangat sengit gitu ya, tetapi setelah demo itu dia justru populer karena berani mendebat dan sekaligus mengajak dialog mereka yang kontrak."
"Setelah itu dia maju sebagai kepala daerah kan dan sukses," papar Burhan.
Burhan menegaskan, seorang Jokowi tidak bisa seperti Dedi Mulyadi dalam hal berdialog seperti peristiwa dengan buruh itu.
"Sesuatu yang kalau kita bayangkan seorang Pak Jokowi agak beda. Pak Jokowi itu kan lebih banyak senyum saja."
Konflik Dedi Mulyadi dengan PDIP
Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat merasa pidato Dedi Mulyadi di acara Musrenbang, di Cirebon pada 7 Mei 2025 mendiskreditkan DPRD.
Saat itu, Dedi menyatakan bahwa dirinya bergerak tidak pernah berpikir anggaran, yang penting berjalan dan terlaksana.
"Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dalam pidatonya.
"Kenapa, para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR," tambahnya.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kolaborasi jangan hanya dimaknai dengan berkumpul, rapat membahas pleno satu, dua dan tiga.
Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan dan rakyat, maka semua berkolaborasi.
"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," ucapnya.
Protes Fraksi PDIP
Pidato Dedi Mulyadi itu yang diprotes Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Doni Maradona
Ia mengungkit superhero Superman saat menyampaikan protes dalam rapat paripurna tersebut.
Aksi protes Fraksi PDI Perjuangan itu berlanjut walk out setelah Pimpinan DPRD Jawa Barat membuka rapat paripuna.
Awalnya, Doni menyampaikan bahwa terdapat pernyataan Dedi Mulyadi yang mendiskreditkan DPRD Jabar saat berpidato di acara Musrenbang di Cirebon pada 7 Mei 2025.
"Sembilan hari yang lalu Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," ujar Doni, Jumat (16/5/2025).
Hari ini, kata dia, Pemprov Jabar membutuhkan DPRD untuk membahas Raperda. Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat Perda.
"Saya berharap di rapat paripurna, ada klarifikasi dari Gubernur di rapat DPRD, Bagaimanapun sesama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai. Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri. negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri," kata Doni.
"Nah, sebelum masuk kita menyampaikan pandang menurut saya pimpinan, saya berharap pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu," jelas Doni.
Doni berharap pimpinan rapat bisa menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus mau klarifikasi di acara Musrembang 7 Mei lalu.
"Saya tunggu DRPD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tambahnya.
Pernyataan Doni, kemudian disambut oleh interupsi Memo Hermawan, anggota DPRD Deri Fraksi PDIP lainnya.
Memo menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jabar ini tidak baik-baik saja.
"Saya meminta seluruh fraksi PDIP untuk tidak ikut atau Walkout termasuk Bapak Ono Surono, sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif menjadi baik, silakan berdiri Fraksi PDIP Perjuangan," ujar Memo.
Setelah itu, Memo bersama Doni dan anggota fraksi PDIP lainnya meninggalkan ruangan sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil DPRD Jabar dari fraksi PDIP, Ono Surono. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar