Gebrakan Dedi Mulyadi dengan menggagas barak militer untuk anak nakal memunculkan polemik di masyarakat.
Gebrakan itu pun turut ditanggapi oleh mantan cagub Jakarta 2024, Dharma Pongrekun. Dharma mengatakan kebijakan Dedi Mulyadi tersebut tidak tepat diterapkan terhadap anak nakal.
Ia menilai memasukkan anak ke barak militer tidak mencabut akar permasalahan.
Pensiunan Jenderal Polri bintang tiga itu pun mengungkit biang kerok dari permasalahan anak nakal.
"Anak-anak jangan dimasukkan ke barak militer. Saya enggak setuju. Alasannya dia masukin ke sana apa? Akar masalahnya kenapa? Di HP. HP-nya buang atau matiin," kata Dharma seperti dikutip dari YouTube Ngaji Roso yang tayang pada Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, akar permasalahan yang utama ialah mengizinkan anak-anak untuk menggunakan HP secara bebas.
"Jangan dikasih HP, jadi jangan lihat gunung esnya, oh ini nakal. Nakalnya kenapa?" lanjutnya.
Selain itu, masalah yang kedua ialah anak tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
Akhirnya, anak tersebut mencari pengakuan di luar.
Ia pun mengatakan agar tidak menyalahkan anak yang bermasalah karena karakternya terbentuk dari lingkungan dirinya tinggal.
"Rumah tangga adalah pusat bagaimana berkembangnya anak, kalau dia sudah bagus dalam keluarga, masa berkembang mau dilepas ke mana aja tidak akan 'hanyut'. Jadi, akar masalahnya selesaikan, environment-nya betulkan. Jangan main potong kompas. Selesaikan akar masalahnya," ujar Dharma Pongrekun.
"Kalau kayak gini jadi proyek lagi nanti akan datang lagi (anak nakal) enggak diselesaikan akarnya. Benahi keluarga, anak-anak sekolah jangan diwajibkan menggunakan HP sampai umur 18 tahun. Di sini sumbernya," tambahnya.
Rocky Gerung sebut dangkal
Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan program mengirim anak nakal ke barak militer ala Dedi Mulyadi adalah kedangkalan.
Sebab, pendidikan ala TNI tidak mengajak anak berpikir, melainkan hanya pendisiplinan tubuh.
"Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disiplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh bukan mengajak orang berpikir," jelasnya.
Rocky pun mengaitkan kedangkalan kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi mirip dengan Jokowi.
Menurutnya, kedangkalan Jokowi adalah membiarkan IQ rata-rata masyarakat Indonesia tidak bergerak dari 78 selama 10 tahun kepemimpinannya.
"Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang, World Bank bilang memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita selama 10 tahun Pak Jokowi, 78 terus," ujar Rocky.
"Akibatnya apa, ya kedangkalan itu laku terus," imbuhnya.
Rocky menganggap, akibat dari IQ yang tidak bertambah, adalah langgengnya masyarakat yang suka menonton kedangkalan.
Sehingga, setelah Jokowi atau yang belakangan dikenal dengan nama kecilnya, Mulyono, bisa terbit sosok Mulyadi, atau Dedi Mulyadi.
"Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono-Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity (pasar kebodohan)," pungkasnya. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar