Meski dikenal ceplas-ceplos, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa setiap langkah dan ucapannya bukan hasil inisiatif pribadi.
Melainkan bagian dari tanggung jawab besar yang ia emban tanggung jawab yang datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Jangan anggap saya koboi, saya kepanjangan tangan dari Bapak Presiden,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Itulah sebabnya Menkeu Purbaya berani blak-blakan soal kinerja pemerintahan di negeri ini seolah tak ada rasa takut.
Purbaya menegaskan jika dirinya diam, justru itu tindakan yang berbahaya.
“Kalau pemerintah diam, masyarakat akan mengira kita menutup-nutupi.
Padahal tugas saya memastikan semua berjalan sesuai arahan Presiden, termasuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi,” kata Purbaya menambahkan.
Ia meyakini, keterbukaan adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap kepercayaan rakyat sesuatu yang menjadi pondasi utama pemerintahan Prabowo Subianto.
Purbaya kemudian menegaskan kembali arah kebijakan yang ia pegang teguh: semua yang ia lakukan, semua kata-kata yang ia ucapkan, adalah bagian dari misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pemerintahan yang kuat karena dipercaya rakyatnya.
“Presiden ingin pemerintahan ini kuat karena dipercaya rakyat, bukan karena menutup rapat masalahnya,” tegas Purbaya.
Ia menegaskan, gaya komunikasinya yang lugas dan tanpa basa-basi akan tetap dipertahankan selama masih berada di jalur kebijakan Presiden.
Transparansi baginya bukan sekadar strategi komunikasi, tapi bagian dari transformasi budaya birokrasi sebuah langkah menuju pemerintahan yang berani jujur kepada rakyatnya sendiri.
Dalam setiap kalimatnya, tersirat pesan bahwa keberaniannya bukan bentuk perlawanan, melainkan bukti loyalitas.
Purbaya tidak sedang berperang dengan sesama pejabat; ia sedang menjalankan perintah, menegakkan nilai yang dipercayai oleh Presiden: kejujuran.
Dan di balik tutur katanya yang keras, ada satu hal yang kini semakin jelas bahwa Purbaya Yudhi Sadewa tak pernah sendirian. Ia punya bekingan dan beking itu bernama Prabowo Subianto.
Dikritik Hasan Nasbi
Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya pada Minggu (26/10/2025) lalu, Hasan Nasbi mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi antar pejabat di ruang publik.
Di sini, dia kemudian menilai gaya komunikasi Purbaya yang kerap menyinggung pejabat lain itu berdampak buruk pada citra dan solidaritas pemerintah.
Pernyataan Hasan Nasbi tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah pernyataan terbuka Menkeu Purbaya yang dinilai keras terhadap pejabat daerah maupun rekan sesama kementerian.
Menurut Hasan Nasbi, sebagai sesama anggota kabinet, para pejabat seharusnya mampu menampilkan sikap saling mendukung di depan publik, bukan sebaliknya.
“Kalau bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Wartakotalive.com.
Hasan Nasbi menegaskan bahwa perbedaan itu semestinya disampaikan melalui mekanisme internal, bukan di hadapan publik yang bisa menafsirkan berbagai hal secara liar.
“Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ucapnya.
Hasan juga mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab ganda yakni menjalankan fungsi kebijakan dan menjaga stabilitas persepsi publik terhadap pemerintah.
Ketika pejabat justru saling mengkritik secara terbuka, pesan yang muncul ke masyarakat bisa menjadi kabur, bahkan menimbulkan kesan perpecahan.
“Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” kata Hasan Nasbi.
Menurut Hasan Nasbi, pejabat setingkat menteri seharusnya mengedepankan komunikasi yang strategis, bukan reaktif.
Hasan Nasbi pun menekankan bahwa komunikasi politik yang baik tidak hanya soal keterbukaan, tetapi juga tentang waktu, tempat, dan cara penyampaian yang tepat.
“Transparansi itu penting, tapi etika dan timing juga menentukan bagaimana publik menilai pemerintah. Kalau semua disampaikan tanpa filter, justru bisa menjadi bumerang,” pungkasnya. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar