Nasib dua politisi Partai Nasdem di DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach akan segera ditentukan.
Setelah dinonaktifkan karena desakan dari demonstran, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach akan segera menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Selain Sahroni dan Nafa, ada sejumlah anggota DPR lainnya, yakni Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dinonaktifkan fraksinya buntut pernyataan kontroversial.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR sudah mengizinkan untuk mengadakan sidang terbuka MKD di masa reses.
Pimpinan DPR RI menyerahkan agenda persidangan itu sepenuhnya kepada MKD.
Rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025.
Lalu, bagaimana nasib Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach selanjutnya?
Partai Nasdem yang menaungi mereka menyatakan akan mengikuti mekanisme MKD.
"Ya kita, kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD. Jadi kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD," ucap Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa usai acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Saan meyakini MKD akan menggelar sidang terhadap kedua kader Nasdem secara adil.
"Tentu kita juga berharap bahwa apa, saya yakin MKD dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Jadi kita percaya kepada MKD," kata Saan.
Menurutnya, sidang etik yang akan digelar MKD dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat. Fraksi Partai Nasdem juga menunggu keputusan DPR RI terkait nasib dua kadernya itu.
"Enggak, nanti itu kan lihat putusan MKD. Kita kan enggak mendahului putusan Mahkamah Kehormatan Dewan, kan gitu. Nanti kita lihat," ucap dia lagi.
Hingga hari ini, Partai Nasdem belum menyiapkan pengganti untuk anggota DPR RI yang dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Saan menyebut, Fraksi Partai Nasdem masih akan menunggu keputusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
"Enggak (belum ada pengganti), nanti itu kan lihat putusan MKD. Kita kan enggak mendahului putusan mahkamah kehormatan dewan kan gitu. Nanti kita lihat," kata Saan usai acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (25/10/2025).
Sebelumnya, para anggota DPR itu dinonaktifkan buntut pernyataan mereka ke publik yang dinilai memantik kemarahan dan demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu.
Pernyataan itu meliputi penjelasan blunder tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan hingga pernyataan yang dinilai tidak memiliki empati.
Kondisi Sahroni dan Nafa Urbach Saat Ini
AHMAD SAHRONI WISUDA - Akhirnya Kebahagiaan Menghampiri Ahmad Sahroni Usai Rumah Dijarah, Kini Sandang Gelar Doktor.
AHMAD SAHRONI WISUDA - Akhirnya Kebahagiaan Menghampiri Ahmad Sahroni Usai Rumah Dijarah, Kini Sandang Gelar Doktor. (Tangkap layar youtube)
Setlah menghilang dari sorotan publik, Sahroni diketahui menjalani wisuda doktor belum lama ini.
Ia kini resmi menyandang gelar doktor ilmu hukum.
Momen kelulusannya dari Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta, viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @undercover.id.
Prosesi wisuda berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Senin, 14 Oktober 2025, dan diikuti oleh 109 wisudawan dari berbagai latar belakang profesi.
Dalam tayangan yang beredar, Sahroni terlihat mengenakan toga lengkap dan tersenyum lebar saat namanya disebut di layar utama acara.
Gelar akademiknya kini bertambah menjadi “Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.” dengan disertasi berjudul:
“Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.”
Penelitian tersebut mengupas strategi hukum dalam menangani kasus korupsi dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan kerugian negara melalui pendekatan hukum yang proporsional.
Selain Sahroni, sejumlah pejabat dan tokoh publik juga ikut diwisuda pada kesempatan yang sama.
Beberapa di antaranya yaitu Trimedya Panjaitan (PDIP), Hamid Noor Yasin (PKS), serta Askolani, Bupati Banyuasin.
Hadir pula para tokoh dari aparat penegak hukum dan militer, termasuk Mayjen TNI Endro Satoto, Brigjen Pol I Gusti Gede Maha Andika, serta Ricky Setiawan Anas.
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago, menjelaskan bahwa lulusan tahun ini datang dari beragam profesi seperti anggota DPR, TNI, Polri, jaksa, advokat, hingga pengusaha.
Meski mendapat banyak ucapan selamat, kehadiran Sahroni di acara wisuda turut memancing perbincangan di dunia maya.
Publik menyoroti kemunculan perdananya setelah lama tak terlihat pascainsiden penjarahan rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 30 Agustus 2025.
Sebelumnya, Sahroni menjadi sorotan setelah komentarnya terkait kenaikan tunjangan DPR RI menuai reaksi keras.
Dalam salah satu pernyataannya, ia mengatakan bahwa “desakan masyarakat untuk membubarkan DPR adalah hal keliru.”
Bahkan, dalam kunjungan ke Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025, ia menilai wacana pembubaran DPR sebagai “tindakan bodoh.”
Pernyataan itu kemudian memicu amarah publik hingga berujung pada penjarahan rumahnya serta keputusan penonaktifan dirinya sebagai anggota DPR RI.
Kini, di tengah sorotan publik, gelar akademik baru Sahroni seolah menjadi babak baru perjalanan karier politikus asal Tanjung Priok tersebut.
Sementara itu untuk Nafa URbach, sejak dinonaktifkan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Nafa Urbach juga menjadi sorotan setelah menyatakan dukungan terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.
Melalui siaran langsung di media sosial, Nafa menjelaskan bahwa tunjangan tersebut merupakan kompensasi karena rumah jabatan anggota DPR dikembalikan kepada negara.
Namun, pernyataannya itu justru memicu gelombang kritik, terutama karena dianggap tak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Itu bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada, jadi rumah jabatan itu sudah dikembalikan ke pemerintah,” kata Nafa Urbach melalui siaran langsung di akun media sosialnya.
Nafa menjelaskan bahwa tak semua anggota DPR berasal dari Jakarta. Karena berasal dari berbagai daerah, mereka memerlukan tempat tinggal dekat kantor agar bisa menjalankan tugasnya secara efektif.
Oleh karena itu, kompensasi berupa tunjangan tempat tinggal dinilai penting untuk menunjang mobilitas mereka.
“Orang dewan enggak orang Jakarta semuanya, itu kan dari seluruh pelosok, jadi enggak semuanya punya rumah di Jakarta,” tambahnya.
Sebagian artikel dikutip dari kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2025/10/25/15263061/nasdem-belum-siapkan-pengganti-sahroni-dan-nafa-urbach-tunggu-putusan-mkd. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar