Kritik Mahfud MD terkait dugaan Mark Up proyek Whoosh masih berbuntut panjang.
Setelah ditantang Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk menunjukkan datanya, Mahfud MD justru beri jawaban menohok.
Mahfud MD menegaskan kesiapannya jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dirinya untuk memberikan keterangan terkait dugaan penggelembungan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Whoosh.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap proyek strategis nasional itu, usai Mahfud mengungkap adanya indikasi mark up biaya pembangunan yang cukup besar.
Mahfud menilai dirinya tidak perlu melapor secara resmi ke KPK karena, menurutnya, lembaga antirasuah tersebut telah lebih dahulu mengetahui adanya dugaan penyimpangan anggaran.
Sementara itu, pihak KPK memastikan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh akan tetap berjalan meskipun tanpa laporan dari pihak luar.
Dilansir dari Antara, Mahfud menegaskan kesiapannya jika dipanggil lembaga antirasuah itu.
“Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas seruan KPK yang meminta dirinya membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.
Mahfud menegaskan tidak ada aturan hukum yang mengharuskan masyarakat untuk melapor ke KPK, begitu pula KPK tidak memiliki dasar untuk memaksa seseorang melapor.
“Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.
Ia juga menyebut bahwa dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat sudah lama diketahui oleh KPK, bahkan sebelum dirinya menyampaikan informasi tersebut ke publik.
“Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Mahfud menambahkan bahwa pihak yang seharusnya dimintai keterangan adalah mereka yang lebih dulu berbicara dan memiliki bukti kuat terkait proyek itu.
“Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tuturnya.
Menariknya, ketika disinggung tentang kondisi proyek Whoosh, Mahfud menjawab dengan candaan,
“Ya, was-wus, was-wus, was-wus,” ujarnya sambil tertawa.
Terkait rencana pemerintah yang akan bernegosiasi dengan China untuk membahas utang proyek kereta cepat tersebut, Mahfud menilai langkah itu memang perlu diambil.
“Iya, memang harus negosiasi, kan? Mau apa kalau sudah begini. Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi. Kan gitu, kan? Jalannya tuh negosiasi. Silakan aja,” pungkasnya.
Ditantang Ketua KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan adanya selisih besar dalam biaya pembangunan per kilometer.
Menurutnya, biaya di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di Cina hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
Menanggapi hal itu, Setyo menegaskan bahwa KPK belum menerima laporan resmi baik dari pihak internal maupun eksternal.
“Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” ujar Setyo dalam keterangannya pada Sabtu (18/10/2025), melansir dari Tribunnews.
Meski demikian, ia berharap Mahfud memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.
“Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.
Setyo juga menyatakan keyakinannya bahwa Mahfud MD memiliki data-data tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah ingin menyerahkannya kepada KPK atau tidak.
“Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ucapnya.
Terkait kemungkinan KPK akan proaktif menindaklanjuti informasi itu, Setyo menjelaskan bahwa langkah selanjutnya akan diputuskan setelah dilakukan kajian di tingkat kedeputian.
“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.
Pernyataan ini menjadi respons resmi pertama KPK setelah Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung dugaan mark up tersebut.
Ia juga menilai KPK seharusnya dapat langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan formal.
Mahfud menambahkan, sumber utama dugaan mark up itu berasal dari ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.
“Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya,” tutur Mahfud.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, telah mengimbau masyarakat agar melaporkan data awal secara resmi jika memiliki informasi mengenai dugaan penyimpangan proyek tersebut agar bisa ditelaah lebih lanjut oleh lembaga antirasuah itu.
Pernyataan Mahfud MD kembali mengguncang isu transparansi proyek infrastruktur nasional.
Publik menaruh perhatian besar karena proyek Whoosh adalah simbol kemajuan transportasi Indonesia.
KPK tampak berhati-hati, menunggu data konkret sebelum melangkah. Namun, sikap proaktif lembaga antikorupsi tetap dinantikan publik.
Di sisi lain, langkah Mahfud MD dianggap sebagai dorongan moral agar KPK lebih berani menelusuri kebenaran di balik angka-angka besar proyek ini.
Jika data terbukti valid, kasus ini bisa menjadi cermin penting bagi tata kelola proyek strategis ke depan.
Semoga keterbukaan informasi menjadi langkah awal menuju transparansi yang lebih kuat di Indonesia. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar